RSS

Catatan Akhir Tahun Menteri Kelautan dan Perikanan

25 Dec

Tidak bisa dipungkiri tahun 2015 adalah tahunnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.  Hasil survei berbagai lembaga survei seperti LSI, Indo Barometer, LSJ, dan Political Communication Institute menempatkan Menteri Susi pada urutan teratas dalam hal tingkat kepuasan, tingkat kinerja, dan tingkat kepopuleran.  Kepopuleran Menteri Susi dipicu oleh dua kebijakan strategis yang diambilnya, yaitu pemberantasan IUU fishing dan
pengendalian penangkapan ikan.

Pemberantasan IUU Fishing

IUU fishing terdiri dari 3 terminologi dalam dunia perikanan, yaitu penangkapan ikan yang melanggar hukum (illegal fishing), penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated fishing).  Beberapa modus operandi IUU fishing yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah kapal ikan asing yang murni berbendera asing melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia; kapal ikan berbendera Indonesia eks kapal asing yang memalsukan dokumen; kapal Ikan Indonesia dengan dokumen palsu yang didapat dari pihak yang tidak berwenang; atau kapal ikan indonesia tanpa dokumen sama sekali (DKP, 2002).

Praktek IUU Fishing bukanlah khas Indonesia melainkan sudah menjadi perhatian internasional.  FAO (2004) memperkirakan 30% hasil tangkapan ikan dunia diperoleh melalui kegiatan IUU fishing, sementara Oceana (2013) memperkirakan kerugian ekonomi global dari kegiatan IUU fishing sebesar 10–23 milyar dollar per tahun dan mengancam 260 juta lapangan pekerjaan perikanan dunia. Di Indonesia, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh IUU fishing mencapai 2 milyar dollar setiap tahunnya (Willoughby et al. 1999).

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Susi menyebut kerugian negara dari IUU fishing sebesar Rp 300 trilyun setiap tahunnya, sehingga pantas jika negara perang melawan IUU fishing.  Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka akses data kapal perikanan yang selama ini tertutup rapat.  Melalui pembukaan data ini, masyarakat bisa mengetahui kapal-kapal ikan yang tidak berizin atau melakukan illegal fishing.

Langkah berikutnya adalah melakukan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap bagi kapal-kapal ikan buatan luar negeri selama 6 bulan pertama (November 2014 – April 2015) dan kemudian diperpanjang hingga Oktober 2015.  Alasan utama kebijakan moratorium ini adalah karena kapal-kapal ini sering melakukan pelanggaran, seperti tidak mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Indonesia tetapi dibawa langsung ke negara asal kapal; memindahkan hasil tangkapannya langsung ke kapal pengangkut ikan di tengah laut (transhipment) tanpa melapor untuk terus dibawa ke luar negeri; dan komposisi penggunaan anak buah kapal (ABK) asing yang bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan.

Langkah selanjutnya yang paling dramatis adalah membom dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.  Lebih dari 100 kapal telah ditenggelamkan selama tahun 2015.  Perang melawan IUU fishing yang dipimpin Menteri Susi menyebabkan ribuan kapal-kapal asing meninggalkan perairan Indonesia dan suplai ikan ilegal ke negara-negara tetangga mulai terhenti.

Pengendalian Penangkapan Ikan

Gulland (1977) mengajukan enam pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan, yaitu pembatasan alat tangkap ikan, penutupan daerah penangkapan ikan, penutupan musim penangkapan ikan, pemberlakuan kuota penangkapan ikan, pembatasan ukuran ikan, dan penetapan jumlah kapal serta jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan untuk setiap kapal.  Selanjutnya Sutinen (1999) membagi instrumen pengelolaan ke dalam 3 pengaturan utama, yaitu pengendalian output (output control), pengendalian input (input control), dan tindakan teknis (technical measures).

Kebijakan tindakan teknis (technical measures) Menteri Susi yang mendapat perhatian publik adalah penerbitan aturan tentang ukuran minimum lobster, kepiting, dan rajungan yang boleh ditangkap melalui Permen Nomor 1/Permen-Kp/2015.  Regulasi ini mengatur bahwa penangkapan lobster hanya boleh dilakukan untuk ukuran panjang karapas diatas 8 cm, kepiting dengan ukuran lebar karapas diatas 15 cm, dan rajungan dengan ukuran lebar karapas diatas 10 cm.  Selain itu, terdapat juga larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan  dalam kondisi bertelur.  Kebijakan ini diprotes oleh para nelayan, khususnya dari wilayah Lombok, yang selama ini menangkap dan mengekspor bibit lobster.

Selang beberapa hari setelah mengeluarkan kebijakan lobster, kepiting, dan rajungan, menteri Susi kembali menelurkan kebijakan baru, yaitu larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine Nets) melalui Permen Nomor 2/Permen-Kp/2015.  Kebijakan pengendalian input (input control) ini juga menuai protes dari nelayan-nelayan yang selama ini menggunakan cantrang, terutama nelayan di pesisir utara Jawa.  Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman bahkan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Susi agar memberikan masa waktu transisi implementasi peraturan yang baru ini.

Pekerjaan Rumah

Kebijakan-kebijakan strategis yang telah diambil Menteri Susi selama tahun 2015 memang perlu diapresiasi publik, namun bukan berarti semuanya sudah sempurna.  Masih banyak catatan yang menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk menata pengelolaan sumber daya laut Indonesia.

Catatan pertama, dari internal kementerian, masih banyak posisi jabatan eselon 1 dan eselon dibawahnya yang masih kosong sehingga harus dirangkap oleh pejabat lainnya.  Hal ini tentu ironis sebab Kementerian Kelautan dan Perikanan bukanlah kementerian yang melakukan merger, seperti yang terjadi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian Kehutanan.  Di kementerian hasil merger ini, seluruh jabatan eselon 1 hingga kebawahnya telah terisi penuh sehingga kerja-kerja birokrasi bisa lebih optimal.  Mestinya jauh lebih mudah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengisi seluruh posisi jabatan birokrasi.

Catatan kedua, dalam perang melawan IUU fishing, Menteri Susi masih terfokus pada kapal-kapal ilegal yang menangkap ikan-ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, dan tongkol.  Pada kenyataannya, kegiatan IUU fishing yang sangat mengkuatirkan adalah penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak lingkungan (destructive fishing practices) seperti penggunaan bom dan bius dalam menangkap ikan.  Ikan target untuk perikanan merusak ini bukan ikan pelagis yang memiliki kemampuan jelajah tinggi, melainkan ikan-ikan karang yang hanya hidup di ekosistem terumbu karang.  Pemberantasan perikanan yang merusak ini sebenarnya lebih simpel dibandingkan dengan pemberantasan kapal-kapal ilegal sebab sumber utama suplai material destructive fishing adalah dari Tawau, Malaysia.  Dengan menutup sumber material, seperti pupuk urea dan detonator ilegal, maka dengan sendirinya kegiatan pemboman dan pembiusan ikan di perairan Indonesia akan terhenti.

Catatan ketiga, dalam implementasi kebijakan perlu dipertimbangkan pentahapannya sebagaimana rekomendasi Ombudsman.  Pada jaman Presiden Soeharto, Kepres Nomor 39/ 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari target pengurangan kapal trawl hingga 1.000 unit dalam kurun waktu 1 tahun hingga penghapusan total pada tahun berikutnya.  Demikian juga dilakukan pentahapan secara geografis, dimulai dari pulau Jawa dan Bali, kemudian di perairan laut yang mengelilingi pulau Jawa dan Bali, dan selanjutnya pelarangan trawl di Pulau Sumatra.  Menurut evaluasi Dwiponggo (1992) pada akhir Desember 1981 perikanan trawl sudah tidak ada lagi di Indonesia.  Kembali maraknya perikanan trawl karena nelayan melakukan modifikasi alat tangkap dan pemerintah melakukan pembiaran.

Semoga tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015 dan Indonesia semakin berjaya di laut.  Jalesveva Jayamahe!

 
Leave a comment

Posted by on December 25, 2015 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: