RSS

Hilangnya Mangrove Kami

25 Aug

Jurnal internasioanl Nature Climate Change edisi terbaru (27 Juli 2015) mempublikasikan artikel Prof. Daniel Murdiyarso et al dengan judul the Potential of Indonesian Mangrove Forest for Global Climate Change Mitigation.  Artikel tersebut memuat data-data ilmiah terbaru terkait kondisi hutan mangrove dan blue carbon Indonesia.

Menurut artikel ini, Indonesia telah kehilangan hutan mangrove sebesar 40% dalam tiga dekade terakhir dimana penyebab utamanya adalah konversi mangrove menjadi lahan tambak yang mencapai 0,65 juta hektar selama periode tahun 1997-2005.  Kehilangan mangrove tersebut menghasilkan emisi blue carbon sebesar 0,07-0,21 Pg CO2e, sementara potensi stok karbon pada hutan mangrove sebesar 3,14 PgC.  Pertanyaanya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kehilangan hutan mangrove Indonesia?

Konversi vs Proteksi Mangrove

Konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak tentu memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat dan negara.  Nilai produksi perikanan dari budidaya tambak tahun 2013 hampir mencapai Rp 15 triliun.  Tapi di sisi lain, konversi atau pembabatan hutan mangrove menyebabkan Indonesia kehilangan hutan mangrove yang sangat penting bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati.  Mangrove memiliki peran penting dalam stabilisasi garis pantai, memelihara kualitas air, melindungi pantai dari ombak dan tsunami, mengatur iklim, mendukung kehidupan spesies, dan sebagainya.

Konflik antara ekonomi dan lingkungan seperti ini bukan merupakan isu baru dan bukan khas Indonesia, melainkan sudah berlangsung sejak lama dan terjadi di berbagai negara.  Pertentangan panjang antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dalam perkembangannya melahirkan konsep konservasi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang untuk waktu yang sepanjang-panjangnya. Konsep konservasi tersebut memiliki kemiripan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh World Commission on Environment and Development tahun 1987.  Menurut komisi ini, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya.  Kemiripan kedua konsep ini menggiring pada seringnya penggunaan terminologi pembangunan berkelanjutan dan konservasi secara bergantian.  Meskipun dalam beberapa kasus, konservasi masih dianggap sebagai perlindungan penuh, tanpa pemanfaatan.

Asumsi yang digunakan dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah manusia memiliki nalar dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus menghabiskannya untuk generasi mendatang.  Dengan kata lain, selalu ada cara untuk melindungi lingkungan sambil tetap memperoleh manfaat ekonomi.  Tidak terkecuali untuk kasus pertentangan antara konversi dan proteksi hutan mangrove.  Thailand salah satu contohnya, dengan tingkat deforestasi mangrove yang rendah (setidaknya sejak tahun 1980an), Thailand tetap bisa menjadi negara dengan produksi udang hasil tambak tertinggi di dunia.  Kuncinya adalah industri udang Thailand menggunakan intensified high-input system.

Indonesia tidak mesti mencontoh sistem Thailand, melainkan menerapkan pendekatan lain untuk menyelesaikan konflik antara konversi dan proteksi hutan mangrove.  Pertama, mengoptimalkan lahan tambak yang terbengkalai.  Ketimbang menambah lahan tambak baru dengan menambah tebangan hutan mangrove, lahan-lahan tambak yang terbengkalai sebaiknya direvitalisasi agar kembali menjadi tambak produktif.  Kedua, memanfaatkan permintaan pasar terhadap produk-produk hasil tambak ramah lingkungan dengan nilai jual produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk-produk konvensional.  Tambak-tambak di Indonesia bisa diarahkan untuk menangkap peluang ini.  Ketiga, tetap mempertahankan hutan mangrove sambil memperoleh manfaat ekonomi dari spesies bernilai ekonomis penting yang berasosiasi dengan mangrove.  Kepiting bakau, misalnya, dapat dipanen pada ukuran optimum jika dan hanya jika keberadaan mangrove dapat dipertahankan.  Kepiting bakau merupakan jenis kepiting yang paling diminati sehingga harga jualnya termasuk paling tinggi.  Keempat, menjadikan hutan mangrove sebagai kawasan wisata.  Saat ini hutan mangrove alami sudah menjadi destinasi ekowisata, sehingga semakin dipertahankan kondisi alaminya semakin banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi kawasan wisata hutan mangrove.

Cara lain yang bisa digunakan untuk menjaga hutan mangrove sambil tetap memperoleh manfaat ekonomi adalah dengan memanfaatkan instrumen ekonomi global dalam mitigasi perubahan iklim: pasar karbon.  Dalam pasar karbon, yang diperdagangkan sesungguhnya adalah hak atas emisi gas rumah kaca, dapat berupa hak untuk melepaskan ataupun hak atas penurunan emisi.

Dengan potensi stok blue carbon yang sangat besar pada ekosistem mangrove (3,14 PgC), Indonsia berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dunia yaitu dengan tidak mengemisikan karbon ke atmosfir melalui pembabatan mangrove.  Sebagai kompensasi, Indonesia dapat memperoleh insentif ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon.  Namun perlu digarisbawahi perdagangan karbon tidak semudah membalikkan telapak tangan, malah membutuhkan proses yang cukup rumit, memerlukan keahlian, dan ketekunan dalam setiap prosesnya.

Secara umum dikenal dua jenis pasar karbon, yaitu pasar karbon wajib (compliance market) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market).  Pasar karbon wajib mengacu pada Protokol Kyoto yang memungkinkan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang melalui mekanisme Clean Development Mechanism (CDM).  Dengan mekanisme ini, negara maju yang belum berhasil mencapai target emisi karbon dapat menggantinya dengan melaksanakan ‘proyek karbon’ di negara berkembang, seperti proyek konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove di Indonesia. Pada pertemuan Conference of the Parties (COP 21) di Paris bulan Desember mendatang, diharapkan muncul kesepakatan global baru untuk menggantikan Protokol Kyoto yang sudah selesai masa berlakunya. Sementara pasar karbon sukarela memungkinkan perusahaan dan individu melakukan pembelian dan penjualan carbon offsets berbasis kerelaan, bukan kewajiban seperti yang diatur oleh Protokol Kyoto.

Kebijakan Pemerintah

Terlepas dari berbagai cara yang bisa dipikirkan oleh nalar, kebijakan pemerintah memegang peranan vital agar mangrove tidak terus tergerus dari bumi Indonesia. Saat ini terdapat dua institusi pemerintah yang saling tumpang tindih dalam pengelolaan mangrove, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  Menteri KKP sebenarnya telah berinisiatif mengajukan usulan kepada Menteri KLHK agar kewenangan pengelolaan hutan mangrove diserahkan sepenuhnya kepada KKP, namun usulan tersebut ditolak oleh Menteri KLHK.

Dari sisi regulasi, tidak ada yang salah dengan keputusan Menteri KLHK untuk tetap mengelola mangrove sebab menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengam hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  Dan ekosistem mangrove didominasi oleh pepohonan.  Demikian juga, tidak ada yang salah dengan Menteri KKP yang mengharapkan diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan ekosistem mangrove sebab menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.  Dan mangrove terletak di wilayah peralihan tersebut.

Namun dari perspektif pengelolaan, tumpang-tindih kewenangan tetap saja menjadi persoalan tersendiri sebab sangat mudah bagi para pihak untuk saling lepas tanggungjawab.  Hal ini seperti slogan everybody’s property is nobody’s property.  Beberapa kalangan mungkin melemparkan gagasan ‘koordinasi’ untuk mengatasi tumpang-tindih ini, tapi pada kenyataannya koordinasi merupakan hal yang sangat sulit diterjemahkan dalam kamus implementasi kebijakan di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, sudah selayaknya Presiden Jokowi turun tangan mengatasi dualisme kewenangan yang terjadi agar persoalan kelembagaan yang menahun ini tidak berlarut-larut.  Legacy dari kebijakan presiden akan dirasakan manfaatnya hingga generasi yang akan datang sehingga mereka tidak perlu meratapi hilangnya hutan mangrove.

***

Artikel ini dimuat di website: http://www.isla-unhas.org

 
Leave a comment

Posted by on August 25, 2015 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: