RSS

Deklarasi Juanda, Poros Maritim, dan Ekosistem laut

15 Jan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah Indonesia masih menggunakan peraturan-peraturan yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda, salah satunya adalah Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantite 1939 (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Kelautan) atau yang lebih dikenal dengan Ordonansi 1939.  Ordonansi ini menyebutkan bahwa laut teritorial Indonesia selebar 3 mil laut mengelilingi masing-masing pulau dimana laut diantara dan diluar pulau-pulau tersebut adalah laut bebas yang boleh dilalui oleh kapal-kapal asing. Dengan peraturan seperti ini, maka terdapat kantong-kantong laut bebas di wilayah perairan Indonesia.

Peraturan peninggalan kolonial ini menjadikan laut bukan sebagai pemersatu melainkan sebagai pemisah bangsa sehingga muncul kesadaran dari pemimpin negara untuk mengubahnya. Semangat untuk mengubah Ordonansi 1939 semakin terpicu oleh hubungan Indonesia-Belanda yang kian tegang berkaitan dengan status Irian Barat.  Belanda saat itu menggelar kekuatan armada kapal-kapal perang menuju Irian Barat dengan menjelajahi Laut Jawa dan lautan Indonesia Timur.  Pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak, selain karena armada lautnya yang memang belum bisa menandingi armada laut Belanda juga karena masih berlakunya Ordonansi 1939 yang membolehkan kapal-kapal asing lalu-lalang sebagai konsekuensi dari lebar laut teritorial yang hanya 3 mil laut.

Kabinet Juanda kemudian menugaskan Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari solusi hukum agar wilayah perairan laut di antara pulau-pulau Indonesia tertutup bagi kapal militer asing.  Mochtar Kusumaatmadja akhirnya merekomendasikan penggunaan Archipelagic Principle atau Asas Negara Kepulauan seperti telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional dalam sengketa perikanan antara Norwegia dan Inggris pada tahun 1951.  Selain itu, terdapat juga Nota Diplomatik Pemerintah Filipina tahun 1955 yang menegaskan bahwa semua perairan di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Filipina adalah bagian dari laut pedalaman dan di bawah kedaulatan Filipina.

Gagasan tentang Archipelagic Principle atau asas negara kepulauan diterima oleh sidang dewan menteri tanggal 13 Desember 1957.  Pemerintah kemudian mengumumkan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa ”Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia… merupakan bagian daripada perairan  nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia….”.  Tanggal 13 Desember kemudian diperingati sebagai Hari Nusantara.

Implikasi penting dari Deklarasi Juanda adalah terjadinya penambahan luas wilayah Indonesia menjadi 30 kali dari wilayah laut pada saat Proklamasi Kemerdekaan 1945.  Menurut Djalal (2014), pada saat Proklamai Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustsu 1945, luas laut Indonesia hanya sekitar 100 ribu km2 dengan laut teritorial hanya 3 mil laut dari garis pantai masing-masing pulau.  Namun ketika Deklarasi Juanda diperkenalkan dengan batas laut teritorial 12 mil laut diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar kepulauan Indonesia, maka wilayah laut Indonesia menjadi sekitar 3 juta km2.

Konferensi Hukum Laut Internasional

Deklarasi Juanda yang merupakan pernyataan unilateral langsung ditolak oleh negara-negara maritim besar dunia.  Mereka mengecam Deklarasi Juanda karena penutupan laut di antara pulau-pulau Indonesia dianggap bertentangan dengan hukum internasional tentang kebebasan pelayaran.  Penolakan seperti ini sedari awal sudah diprediksi oleh pemerintah seperti tertera dalam alinea terakhir Deklarasi Juanda yang menyebutkan bahwa pendirian pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan pada bulan Februari 1958 di Genewa.

PBB kemudian menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut pertama pada tahun 1958 di Genewa, Swiss.  Konferensi ini merupakan kesempatan pertama bagi Indonesia untuk memperjuangkan rezim negara kepulauan kepada masyarakat internasional.  Namun sayangnya, perjuangan ini belum berhasil karena ditentang keras masyarakat internasional, terutama negara-negara maritim besar. Untungnya, konferensi ini juga gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial dan jalur tambahan, sehingga diperlukan konferensi hukum laut berikutnya.

Tahun 1960 PBB kembali menyelenggarakan konferensi hukum laut juga di Genewa, Swiss, yang merupakan babakan baru perjuangan Indonesia memperjuangkan Deklarasi Juanda.  Sebelum menghadiri konferensi ini, Indonesia mengeluarkan UU No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia.  Dasar-dasar pengaturan dalam UU ini adalah hal-hal yang dinyatakan dalam Deklarasi Juanda 1957.  Undang-Undang ini pun mendapat protes luas dari negara-negara maritim.  Dalam konferensi Hukum Laut II ini pun Indonesia masih gagal dalam memperjuangkan konsepsi negara kepulauan.

Perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional mendapat momentum baru setelah PBB menyelenggarakan konferensi ketiga tentang hukum laut yang dimulai tahun 1973.  Sebelum menyiapkan diri dalam pembahasan konferensi ini, Indonesia mempromosikan prinsip negara kepulauan di dalam forum bilateral maupun regional.  Indonesia bersama dengan negara kepulauan lainnya seperti Filipina, Fiji, dan Mauritus, merumuskan prinsip pokok dan konsepsi negara kepulauan dalam pertemuan Manila tahun 1971.  Prinsip-prinsip pokok yang disepakati di Manila itulah yang kemudian dipromosikan dalam forum regional, seperti Asian-African Legal Consultative Committee (AALCC).  Pendekatan lain yang digunakan adalah melalui lembaga akademik dan ilmiah di seluruh dunia, seperti Law of the Sea Institute yang berpusat di Rhode Island, International Ocean Institute yang berpusat di Malta, Southeast Asia Center for Ocean Law and Policy di Bangkok, dan berbagai pertemuan akademik di berbagai universitas di seluruh dunia.

Pendekatan ini berhasil memperoleh dukungan dari negara-negara maritim pada konferensi tentang hukum laut ketiga. Konsepsi negara kepulauan akhirnya diterima sebagai bagian integral dari Konvensi Hukum Laut PBB yang ditandatangani tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika.  Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut melalui UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.

Hasil Konferensi Hukum Laut 1982 ini membuat Indonesia berhak atas klaim 12 mil laut teritorial dan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).  Dengan demikian Indonesia memiliki kedaulatan dan kewenangan atas laut seluas hampir 6 juta km2 atau sekitar 60 kali wilayah laut pada saat Proklamasi Kemerdekaan yang hanya 100 ribu km2 (Djalal, 2014).

Poros Maritim Dunia

Deklarasi Juanda sebagai sebuah gagasan maritim diperjuangkan selama 25 tahun, yaitu sejak diumumkan tahun 1957 hingga mendapat pengakuan internasional tahun 1982.  Sejak saat itu belum ada gagasan-gagasan besar yang lahir dalam diskursus kemaritiman Indonesia.

Gagasan besar kemaritiman baru muncul tahun 2014 ini ketika Presiden Joko Widodo mengumandangkan doktrin Poros Maritim Dunia.  Doktrin Poros Maritim dicanangkan dengan latar yang jauh lebih kompleks ketimbang Deklarasi Juanda, seperti minimnya benefit ekonomi bagi Indonesia dalam perdagangan internasional yang melewati laut Indonesia, lemahnya sistem logistik nasional yang berimbas pada disparitas harga antara wilayah barat dan wilayah timur, lemahnya penegakan hukum terkait IUU (Illegal, Unreported, dan Unregulated)-Fishing termasuk yang dilakukan oleh armada perikanan asing, kemiskinan nelayan yang masih menjadi wajah umum masyarakat pesisir, kurangnya armada pertahanan maritim, dan semakin rusaknya ekosistem laut.

Sebagai doktrin baru, terminologi poros maritim dunia belum banyak ditemukan dalam kepustakaan maritim, sehingga agak sulit memahami konsep ini.  Namun dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akan menegaskan dirinya sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.  Dalam pidatonya di KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014, Presiden Jokowi menyebutkan 5 pilar utama pembangunan poros maritim dunia, yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, mengembangkan diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

Kelima pilar diatas perlu didukung dengan upaya penanganan kerusakan ekosistem laut sebab faktanya adalah dari sekitar 51.000 km2 terumbu karang Indonesia diperkirakan hanya 7% yang kondisinya sangat baik, 33% baik, 45% rusak, dan 15% lainnya kondisinya sudah kritis.  Sementara luasan mangrove Indonesia mengalami penurunan signifikan, dari 4,2 juta hektar tahun 1980 menjadi 2,6 juta hektar tahun 2009 atau rata-rata Indonesia kehilangan mangrove lebih dari 50 ribu hektar setiap tahunnnya.

Dampak dari kerusakan ekosistem laut adalah semakin rendahnya kelimpahan sumber daya ikan sebagai sumber kehidupan masyarakat, ambruknya industri pengolahan ikan, menurunnya jumlah wisatawan bahari, semakin tingginya emisi karbon, dan rentetan dampak negatif lainnya.  Ringkasnya kerusakan ekosistem laut dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.

Jika Ordonansi 1939 menciptakan kantong-kantong laut bebas di wilayah perairan Indonesia, maka kerusakan ekosistem laut akan menciptakan kantong-kantong kemiskinan di wilayah pesisir Indonesia.

 
Leave a comment

Posted by on January 15, 2015 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: