RSS

Perubahan UU Pengelolaan Pesisir

26 Feb

Di penghujung tahun 2013 lalu, DPR RI mengesahkan RUU Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam UU perubahan ini, yaitu tentang pengganti HP-3 dan Kawasan Konservasi Laut.

Hal yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap UU 27/2007 adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal-pasal terkait HP-3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir).  HP-3 menurut UU ini adalah adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.  UU ini juga menjelaskan bahwa HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.

Dengan sifat hak tersebut, mengacu pada putusan MK, pemberian HP3 kepada pihak swasta dinilai sebagai pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta.  Meskipun UU No. 27/2007 mengakomodasi masyarakat adat untuk bisa memperoleh HP3, namun MK menilai bahwa masyarakat adat tidak akan mampu memenuhi persyaratan untuk perolehan HP3 dan tidak akan mampu bersaing dengan pelaku usaha/pemilik modal.  Dengan ketidakmampuan tersebut, masyarakat adat akan kehilangan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Kondisi ini yang dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (ayat 2); Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar  kemakmuran rakyat (ayat 3).

Dengan mengacu pada pasal 33 UUD 1945 tersebut, peraturan perundangan lain yang terkait dengan hak pengelolaan telah berubah menjadi mekanisme perijinan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada UU sebelumnya telah berubah menjadi mekanisme perizinan, seperti Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan izin lainnya.

Berdasarkan putusan MK tersebut, maka terminologi “hak” HP-3 dalam Perubahan UU 27/2007 diganti dengan “izin lokasi” dan “izin pengelolaan”.  Izin pengelolaan dalam hal ini diwajibkan untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.  Namun perlu digarisbawahi bahwa terdapat pengecualian bagi masyarakat hukum adat terhadap kewajiban ini.  Hal inilah yang membedakan dengan HP-3 pada UU lama sebelum perubahan, dimana masyarakat adat dan korporasi dipersaingkan untuk memperoleh HP-3.  Persaingan tersebut dianggap tidak sehat sebab korporasi memiliki modal yang jauh lebih besar ketimbang masyarakat adat.

Selain HP-3, hal yang paling menonjol dari UU baru ini adalah pengalihan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut yang selama ini dikelola oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  Pasal 78A menyebutkan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri.  Menteri yang dimaksud dalam UU ini tentunya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan alias Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penjelasan pasal 78A bahkan menjelaskan secara lebih detail bahwa yang dimaksud dengan ”kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara lain: Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu, Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa, Taman Nasional (Laut) Bunaken, Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi, Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, dan Taman Nasional Kepulauan Togean.  Hal ini berarti negara telah memutuskan bahwa kawasan konservasi laut tersebut mesti dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun demikian, proses pengalihan ini tidaklah mudah mengingat besarnya perbedaan struktural antara Kemenhut dan KKP dalam pengelolaan kawasan konservasi. Studi yang dilakukan oleh Halim (2012) yang didukung oleh MPAG mengidentifikasi beberapa perbedaan tersebut, yaitu:

  1. Jabatan struktural.  Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih adalah jabatan eselon II dan 6 Kepala Balai Taman Nasional lainnya adalah jabatan eselon III.  Sementara KKP memiliki Kepala BKKPN-Kupang dengan jabatan eselon III dan Loka KKPN-Pekanbaru dengan jabatan eselon IV.
  2. Jabatan fungsional. Kemenhut telah memiliki tiga jenis jabatan fungsional untuk mendukung pengelolaan taman nasional lengkap dengan jenjang jabatan, pangkat/golongan, dan jumlah angka kredit, yaitu PEH (Pengendali Ekosistem Hutan), Penyuluh Kehutanan, dan Polhut (Polisi Kehutanan).  Sementara pengelolaan kawasan konservasi oleh KKP belum didukung oleh kelompok jabatan fungsional.
  3. Pengelolaan wilayah kerja.  Di Kemenhut, setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengelola satu kawasan, sementara di KKP setiap UPT mengelola lebih dari satu kawasan seperti BKKPN-Kupang yang mengelola 8 kawasan dan Loka KKPN-Pekanbaru yang mengelola 2 kawasan.
  4. Jumlah SDM. Total personil Kemenhut untuk pengelolaan 7 Taman Nasional tahun 2012 sekitar 600 orang, sementara KKP memiliki 100 orang untuk mengelola 10 kawasan.
  5. Anggaran. Total anggaran Kemenhut untuk pengelolaan 7 Taman Nasional tahun 2012 sekitar 78 milyar rupiah, sementara anggaran KKP untuk mengelola 10 kawasan di tahun yang sama sekitar 20 milyar rupiah.
  6. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Kemenhut memiliki kewenangan dalam melakukan 2 jenis pungutan PNBP di Taman Nasional, yaitu penerimaan dari pengusahaan pariwisata alam dan penerimaan dari pungutan masuk.  KKP sendiri hingga saat ini belum diberi mandat untuk melakukan pungutan PNBP di kawasan konservasi.

Dengan perbedaan yang cukup signifikan tersebut diatas, dapat dibayangkan tantangan dan pekerjaan rumah yang perlu dipersiapkan untuk proses pengalihan tersebut.  Diperlukan kerjasama dan persiapan yang matang antara dua kementerian untuk memastikan proses pengalihan ini dapat berjalan lancar. Semoga!

 
1 Comment

Posted by on February 26, 2014 in Uncategorized

 

One response to “Perubahan UU Pengelolaan Pesisir

  1. YH

    March 26, 2014 at 5:18 pm

    Like this lah oom🙂 – Sudah lama tak bersuo kita (YH)

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: