RSS

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

10 Dec

Setelah melalui proses pembentukan KKP baik melalui surat keputusan pencadangan oleh Bupati atau Walikota atau Gubernur atau Menteri, maka selanjutnya dimulai proses pengelolaan KKP. Proses pengelolaan KKP menuju pengelolaan efektif minimal mencakup tujuh komponen, yaitu:

  1. Penyusunan dokumen perencanaan
  2. Penetuan zonasi KKP
  3. Penguatan Kelembagaan
  4. Peningkatan kapasitas SDM
  5. Pembanguna Infrastruktur
  6. Pendanaan berkelanjutan
  7. Operasional pengelolaan

Dokumen perencanaan

Pengelolaan sebuah KKP dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan KKP ini berdasarkan pada Rencana Pengelolaan KKP yang disusun oleh pengelola.  Rencana pengelolaan yang dibuat terdiri dari rencana pengelolaan jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana kerja tahunan (action plan). Rencana pengelolaan KKP harus memuat visi dan misi pengelolaan KKP, tujuan dan sasaran pengelolaan, serta strategi pengelolaan KKP. Strategi pengelolaa KKP minimal meliputi strategi penguatan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan, dan penguatan sosial, ekonomi, budaya. Acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi KKP dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 tahun 2010.

Setiap rencana pengelolaan KKP yang dibuat oleh pengelola tersebut haruslah memuat zonasi KKP, yang terdiri dari zona inti; zona perikanan berkelanjutan; zona pemanfaatan; dan zona lainnya. Selain zona inti, KKP dapat dimanfaatkan untk berbagai keperluan dalam rangka menunjang perikanan dan pariwisata berkelanjutan. Pemanfaatan KKP dapat dilakukan dengan aturan sebagai berikut:

  1. kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan di zona perikanan berkelanjutan
  2. kegiatan budidaya ikan dapat dilakukan di zona perikanan berkelanjutan
  3. kegiatan pariwisata bahari dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan atau zona perikanan berkelanjutan
  4. kegaitan penelitian dan pendidikan dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya.

Berdasarkan arahan Permen KP No. 30/2010 maka rencana pengelolaan dan zonasi sebaiknya dibagi dalam 4 buku, yaitu:

Buku 1, Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Buku 1 ini merupakan buku utama dan merupakan acuan bagi kegiatan pengelolaan. Buku utama ini berisi visi, misi, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan suatu KKP termasuk rancangan zonasinya. Buku ini juga berisi rencana program 20 tahun (jangka panjang) dan indikasi program untuk 5 tahun pertama (jangka menengah). Rancangan zonasi memuat gambaran zonasi, koordinat zonasi, dan aturan-aturan dari setiap zonasi, sehingga memudahkan pengelola dan stakeholders memahami semua regulasi dan kebijakan terkait KKP tersebut.

Buku 2: Data dan Analisis

Buku 2 berisi semua data, informasi, potensi kawasan, dan hasil analisis dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi ini. Buku ini memuat gambara potensi wilayah dan kondisi masyarakat secara detail termasuk opsi-opsi pengelolaan yang ditawarkan pada saat penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi. Buku ini didalamnya juga memuat hasil kesepakatan dan rekaman pertemuan-pertemuan dengan stakeholders terkait saat menentukan aturan zonasi, tata waktu, dan lain-lain.

Buku 3: Rencana Kerja Tahunan

Buku 3 berisi rencana detail kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun. Detail kegiatan ini mengacu pada rencana pengelolaan jangka panjang dan indikasi program lima tahun (jangka menengah) dari buku 1. Rencana kerja tahunan ini berisi kegiatan satu tahun dengan rincian rencana penggunaan anggaran dan stakeholders yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Tentu saja buku ini direvisi setiap tahun berdasarkan pada indikasi program 5 tahun yang ada dalam buku 1.

Buku 4: Album Peta

Buku 4 ini berisi peta-peta tematik dengan ukuran yang cukup memadai sehingga mudah dipahami banyak stakeholders dan menggunakan kaidah-kaidah pemetaan yang benar. Peta-peta tematik ini menggambarkan letak wilayah, potensi sumberdaya alam, kondisi social ekonomi masyarakat setempat, isu-isu pengelolaan, sampai dengan perencanaan sarana-prasarana pengelolaan.

Penentuan Zonasi

Zonasi kawasan konservasi perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.  Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

Rencana zonasi Kawasan Konservasi Perairan mengacu pada Undang-Undang No. 31/2004 sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang konservasi sumberdaya ikan. Didalam peraturan perundangan tersebut maka zonasi KKP terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Untuk kasus-kasus yang spesifik, maka akan ada sub-sub zona sebagai bagian dari keempat zona utama yang penentuannya disesuaikan dengan potensi, karakteristik, dan pertimbangan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Zona inti adalah bagian KKP yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan dengan tetap mempertahankan perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.

Zona inti dalam KKP diperuntukan bagi:

  1. Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
  2. Perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  3. Perlindungan situs budaya tradisional;
  4. Penelitian; dan/atau pendidikan

Kriteria dalam penentuan zona inti meliputi:

  1. Merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
  2. Merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;
  3. Mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
  4. Mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
  5. Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
  6. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
  7. Mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi KKP.

Zona perikanan berkelanjutan adalah bagian KKP yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan.

Zona perikanan berkelanjutan dalam KKP diperuntukkan bagi:

  1. Perlindungan habitat dan populasi ikan;
  2. Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
  3. Budidaya ramah lingkungan;
  4. Pariwisata dan rekreasi;
  5. Penelitian dan pengembangan; dan/atau
  6. Pendidikan.

Kriteria penentuan zona perikanan berkelanjutan diantaranya adalah:

  1. Memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
  2. Mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan;
  3. Mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
  4. Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya;
  5. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi.

Zona pemanfaatan adalah bagian KKP yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan.

Zona pemanfaatan dalam KKP diperuntukan bagi:

  1. Perlindungan habitat dan populasi ikan;
  2. Pariwisata dan rekreasi;
  3. Penelitian dan pengembangan; dan/atau
  4. Pendidikan

Kriteria dalam penentuan zona pemanfaatan diantaranya adalah:

  1. Mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta Ekosistem perairan yang indah dan unik;
  2. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;
  3. Mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi; dan mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya.

Zona Lainnya adalah bagian KKP diluar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan.

Zona Lainnya dalam KKP diperuntukan bagi:

  1. Zona rehabilitasi dalam rangka mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya;
  2. Zona khusus untuk kepentingan aktivitas, sarana penunjang kehidupan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut, dan kepentingan umum antara lain berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi, dan jaringan listrik.

Keriteria dalam penentuan zona lainnya ini tergantung dari karakteristik kawasan, seperti:

  1. Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia;
  2. Adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau biota asli dalam kawasan; dan
  3. Terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang memanfaatkan kawasan perairan tersebut sebelum dicadangkan/ditetapkan sebagai KKP;
  4. Wilayah ruaya biota perairan tertentu yang dilindungi;
  5. Sarana prasarana seperti telekomunikasi, fasilitasi transportasi, jaringan listrik, pelabuhan, dan alur pelayaran sebelum wilayah tersebut dicadangkan/ ditetapkan sebagai KKP;
  6. Pemanfaatan lain disesuaikan kebutuhan zona dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak merusak fungsi KKP.
 
Leave a comment

Posted by on December 10, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: