RSS

Proses Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan

16 Sep

Kelleher (1999) membangun kriteria kawasan yang bisa dijadikan sebagai Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan biogeografi, ekologi, ekonomi, sosial, kealamiahan, keilmiahan, kepentingan internasional atau nasional, dan kepraktisan.  Beberapa kriteria penting untuk membentuk Kawasan Konservasi Perairan antara lain adalah keberadaan habitat langka, keberadaan spesies terancam punah, keberadaan habitat pembesaran, keberadaan habitat larva, keberadaan tempat mencari makan, pengembangbiakan, keberadaan fitur geologi yang unik.  Kriteria penting lainnya adalah memiliki kualitas warisan, sejarah, budaya, tradisional, estetika, dan pendidikan, serta  memiliki potensi ekonomi bagi perlindungan, seperti kawasan perlindungan untuk rekreasi, sumber kehidupan masyarakat sekitar, dan pemanfaatan oleh masyarakat tradisional.  Untuk menjamin upaya perlindungan, maka kriteria yang diperlukan adalah penerimaan sosial dan politik, dukungan dari masyarakat, memiliki akses untuk pendidikan dan pariwisata, serta keserasian pengelolaan  dengan rezim pengelolaan yang ada.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menyusun kriteria Kawasan Konservasi Perairan (Permen No. 2/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan) berdasarkan 3 kriteria utama, yaitu kriteria ekologi, sosial budaya, dan ekonomi.  Kriteria ekologi meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produkvitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan.  Kriteria sosial budaya meliputi dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, dan kearifan lokal serta adat istiadat. Kriteria ekonomi meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.  Berdasarkan Permen tersebut, terdapat 5 tahapan dalam proses pembentukan Kawasan Konservasi Perairan, yaitu:

Usulan Inisiatif Calon Kawasan Konservasi Perairan

Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.  Pengajuan usulan insiatif calon kawasan konservasi perairan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dilengkapi dengan kajian awal dan peta lokasi.  Kajian awal memuat gambaran umum lokasi dan justifikasi mengenai kepentingan dan urgensi suatu lokasi dapat diusulkan menjadi calon kawasan konservasi perairan.  Peta lokasi berupa peta sketsa dan perkiraan luasan calon kawasan konservasi perairan yang diusulkan.

Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan  juga dapat diajukan tanpa dilengkapi kajian awal maupun peta lokasi dengan beberapa persyaratan, yaitu calon kawasan konservasi perairan telah termuat pada: (a). dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan laut untuk wilayah administratif kabupaten/kota; (b). dokumen hasil kajian awal dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang berkompeten yang merekomendasikan usulan calon kawasan konservasi perairan; dan/atau (c). rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Identifikasi dan Inventarisasi Calon Kawasan Konservasi Perairan

Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan, selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalis, sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan. Data dan informasi antara lain berupa data ekologi, sosial budaya dan ekonomi serta kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang menunjang penetapan kawasan konservasi perairan.

Identifikasi dan inventarisasi  meliputi kegiatan survey dan penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi dengan instansi terkait. Survey dan penilaian potensi dilakukan untuk mendapatkan data primer dan/atau data sekunder, serta informasi lapangan dan informasi literatur, dengan menggunakan metoda yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh berupa:

  • Data fisik, berupa keadaan umum perairan dan potensi fisik lainnya;
  • Data bioekologis, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktifitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, dan daerah pemijahan ikan serta daerah pengasuhan; dan
  • Data sosial budaya dan ekonomi, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal, dan adat istiadat serta nilai penting perikanan, peluang pengembangan ekowisata perairan, nilai estetika dan kemudahan mencapai kawasan serta kebijakan dan aturan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait dengan penetapan kawasan konservasi perairan.

Hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan yang memuat:

  • Lokasi dan luas calon kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000
  • Potensi calon kawasan konservasi perairan dan usulan alternatif jenis calon kawasan konservasi perairan
  • Arahan umum tindak lanjut pengelolaan, termasuk kelembagaan calon kawasan konservasi perairan.

Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan

Berdasarkan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan dilakukan pencadangan kawasan konservasi perairan.  Pencadangan kawasan konservasi perairan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan, antara lain, memuat:

  • Lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batasbatas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000.
  • Jenis kawasan konservasi perairan.
  • Penunjukan satuan unit organisasi di bawah kewenangannya untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan. Berdasarkan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek berikut:

  • Kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya ikan, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;
  • Kelayakan usulan kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan menjadi satu jenis kawasan konservasi perairan;
  • Luas dan batas kawasan konservasi perairan yang mendukung fungsi kawasan; dan
  • Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri dapat menetapkan kawasan konservasi perairan yang antara lain, memuat:

  • Lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000.
  • Jenis kawasan konservasi perairan.
  • Penunjukan satuan unit organisasi di tingkat pemerintah untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Penetapan kawasan konservasi perairan ditindaklanjuti dengan mengumumkan dan mensosialisasikan kawasan konservasi perairan kepada masyarakat, serta menunjuk panitia penataan batas kawasan yang terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas.

Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan

Panitia penataan batas ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal, Gubernur atau bupati/walikota. Keanggotaan panitia penataan batas, terdiri dari instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait, antara lain:

  • Lembaga/departemen yang menangani bidang perikanan
  • Lembaga/departemen yang menangani perhubungan laut
  • Lembaga pemerintah yang menangani bidang hidro oseanografi
  • Lembaga pemerintah yang menangani bidang survey dan pemetaan rupa bumi
  • Lembaga pemerintah yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota
  • Dinas/satuan kerja perangkat daerah yang terkait di provinsi atau kabupaten /kota
  • instansi lain yang dianggap perlu.

Penataan batas kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan penetapan kawasan konservasi perairan dengan tahapan kegiatan perancangan penataan batas, pemasangan tanda batas, pengukuran batas, pemetaan batas kawasan, sosialisasi penandaaan batas kawasan konservasi perairan, pembuatan berita acara tata batas, dan pengesahan batas kawasan konservasi perairan.

 
Leave a comment

Posted by on September 16, 2013 in Uncategorized

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: