RSS

Kebijakan-Kebijakan Terkait Kawasan Konservasi Perairan

05 Jul

Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan Kawasan Konservasi Perairan di belahan dunia lain, termasuk kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangi oleh para pimpinan negara.  Susanto (2011) menyebutkan beberapa kesepakatan internasional terkait Kawasan Konservasi Perairan, diantaranya adalah konferensi biosfir, konvensi situs warisan dunia, konvensi lahan basah, konvensi spesies langka bermigrasi, konvensi hukum laut internasional, dan konvensi keanekaragaman hayati.  Pemerintah Indonesia telah meratifikasi hampir semua konvensi internasional terkait Kawasan Konservasi Perairan dan kemudian menyusun kebijakan dan regulasi terkait pengembangan  Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia.

Pada mulanya, pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  Berdasarkan Undang-Undang ini, kawasan konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).  KSA terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa, sementara KPA terdiri taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.  Namun perlu digarisbawahi, bahwa Undang-Undang ini mengatur kawasan konservasi di dua wilayah utama, yaitu daratan (terresterial) dan perairan laut (marine) dimana beberapa kawasan hanya terdapat di daratan atau di perairan laut saja sementara kawasan lainnya mencakup keduanya.

Seiring dengan pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 1999, Kementerian baru ini juga mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan amanat dari UU 31/ 2004 yang diubah menjadi UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan UU 27/ 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.  UU No. 45/2009 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Menteri menetapkan kawasan konservasi perairan. Sementara  UU No. 27 Tahun 2007 menegaskan bahwa untuk kepentingan konservasi, sebagian wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Sebelum dikeluarkannya regulasi tentang Kawasan Konservasi Perairan, penamaan yang sering digunakan adalah Kawasan Konservasi Laut atau disingkat KKL, dimana KKL yang dikembangkan oleh pemerintah daerah biasa di sebut Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).  Ada juga kawasan konservasi yang luasannya relatif lebih kecil dan berada pada level desa yang disebut Daerah Perlindungan Laut (DPL).

Sejak dikeluarkan PP No 60/2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (KSDI), yang merupakan turunan dari UU 31/2004 tentang Perikanan, nomenklatur resmi yang digunakan adalah Kawasan Konservasi Perairan yang disingkat KKP.  Namun demikian, terdapat istilah lain yang juga bisa digunakan sebagai nomenklatur kawasan konservasi laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir & Pulau Pulau Kecil, yaitu Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dan sempadan pantai seperti dijelaskan sebelumnya.

Pemerintah Indonesia memiliki 2 (dua) target utama dalam pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, yaitu target luasan dan target efektifitas pengelolaan.  Target luasan diukur melalui legalitas pencadangan, baik berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota untuk Kawasan Konservasi Perairan daerah maupun berdasarkan Peraturan Menteri untuk Kawasan Konservasi Perairan nasional.  Sementara untuk target efektifitas pengelolaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan alat ukur yang disebut dengan E-KKP3K yang ditandatangani oleh Dirjen KP3K.  Berdasarkan E-KKP3K, terdapat 5 level pengelolaan yaitu: Merah, Kuning, Hijau, Biru, dan Emas.  Saat ini sebagian besar kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Pemerintah Daerah masih berada pada level merah (level terendah).  Upaya-upaya untuk meningkatkan level efektifitas pengelolaan terus dilakukan agar kawasan-kawasan yang telah terbentuk tidak hanya menjadi paper park.

 Rencana Tata Ruang, RZWP3K, Dan Kawasan Konservasi Perairan

Secara umum, penataan ruang di Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, namun demikian khusus penataan ruang di wilayah pesisir menggunakan Undang-Undang No.  27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari sisi terminologi, UU No. 26/2007 menggunakan istilah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sementara UU No. 27/2007 menggunakan istilah Rencana Zonasi.

Berdasarkan Undang-Undang No 26/2007 pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.  Beberapa peruntukan kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk dalam hal ini adalah:

  1. Kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
  2. Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
  3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  4. Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
  5. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Pengalokasian ruang menurut UU No. 27/2007 terdiri dari kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut.  Kawasan pemanfaatan umum merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan. Secara lebih detail, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa kawasan pemanfaatan umum dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.  Dengan demikian, kawasan pemanfaatan umum menurut UU No. 27/2007 setara dengan kawasan budidaya dalam Undang Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menurut UU No. 27/ 2007 adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.  Hal ini berarti bahwa kawasan konservasi dalam UU No. 27/2007 setara dengan kawasan lindung menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

Secara umum terdapat 3 entitas pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah.  Kementerian Kehutanan saat ini mengelola 7 taman nasional laut, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelola 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang terdiri dari 1 Taman Nasional Perairan (TNP), 6 Taman Wisata Perairan (TWP), dan 3 Suaka Alam Perikanan (SAP).  Penambahan Kawasan Konservasi Perairan baru oleh kedua kementerian tersebut relatif stagnan, sehingga potensi pengembangan Kawasan Konservasi Perairan baru kedepannya lebih banyak bertumpu pada pemerintah daerah.  Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan,  Pemerintah Daerah mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan Kawasan Konservasi Perairan.

Berdasarkan data dari Direktorat KKJI, jumlah Kawasan Konservasi Perairan daerah yang sudah dicadangkan oleh Bupati/Walikota hingga tahun 2013 adalah sebanyak 66 dengan total luasan 6.065.014 hektar.  Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan daerah berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.  Dengan menggunakan kedua regulasi tersebut, maka pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan daerah meliputi:

  • Perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi atau 4 mil.
  • Perairan payau dan/atau perairan tawar yang berada dalam wilayah kewenangannya.

Dalam implementasinya, Bupati/Walikota membentuk satuan unit organisasi pengelola dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kawasan. Beberapa daerah mulai mengembangkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk fleksibilitas pengelolaan dana.  Dengan system BLUD, unit pengelola kawasan dapat mengelola langsung dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan kawasan (payment for environmental services), termasuk dapat mengelola dana hibah dari berbagai donor.

 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Konservasi Perairan

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (Permen No. 1 Tahun 2009 tentang WPP-RI). Menurut Permen ini, WPP-RI dibagi kedalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan, yaitu:

  1. WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
  2. WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
  3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
  4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
  5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
  6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
  7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
  8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
  9. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
  10. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
  11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Studi yang dilakukan WCS (2013) menunjukan bahwa Kawasan Konservasi Perairan  tersebar di semua WPP dimana proporsi Kawasan Konservasi Perairan terbesar dibandingkan Kawasan Konservasi Perairan lainnya terdapat di WPP 573 yang mencakup 24,5% dari luas total kawasan konservasi perairan Indonesia, sementara proporsi terkecil terdapat di WPP 572 yang hanya mencakup 0,07 %.

Studi ini juga menggambarkan proporsi Kawasan Konservasi Perairan terhadap luasan WPP dimana WPP yang memiliki Kawasan Konservasi Perairan kurang dari 1 % dari luasan WPP adalah WPP 571, WPP 572, WPP 712,  dan WPP 718, sementara Kawasan Konservasi Perairan yang memiliki persentase terbesar (4,68%) terdapat di WPP 573.

Ekoregion Laut Indonesia

Ketentuan mengenai ekoregion diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Menurut UU ini, yang dimaksud dengan Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.  Secara lebih detail, kesamaan-kesamaan yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan ekoregion adalah karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Ekoregion Laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen, yang jelas berbeda dari sistem yang berdekatan (Spalding et al., 2007). Komposisi jenis kemungkinan ditentukan oleh dominansi dari sejumlah kecil ekosistem dan atau perbedaan fitur oseanografi atau topografi. Faktor pembeda dalam mendefinisikan ekoregion bervariasi dari lokasi ke lokasi tetapi dapat mencakup isolasi, upwelling, masukan nutrisi, masuknya air tawar, rezim suhu, rezim es, eksposur, sedimen, arus, dan kompleksitas batimetri atau pesisir (Spalding et al., 2007).

Berdasarkan kondisi batimetri, ekoregion nasional diawali dengan membagi seluruh Indonesia dalam tiga wilayah, yaitu Paparan Sunda, Wallace, dan Paparan Sahul. Paparan Sunda meliputi pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa yang dicirikan sebagai perairan yang dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 m. Sedangkan paparan Sahul sebagian besar wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Ambon, dan Papua yang dicirikan dengan kedalaman lebih dari 200 m. Diantara dua paparan tersebut dapat dijumpai palung-palung laut yang sangat dalam yaitu palung Laut Banda (sekitar 7.440 m) dan palung Laut Sulawesi (6.220 ).

Spalding et al. (2007) membagi wilayah Indonesia ke dalam 12 ekoregion laut sebagai bagian dari Marine Ecoregion of the World (MEOW). Baru-baru ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kajian dan membagi wilayah perairan Indonesia ke dalam 18 ekoregion laut. Pewilayahan ekoregion laut Indonesia ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah dalam penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disesuaikan dengan karakter wilayah, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian dalam rangka mengoptimalkan produktivitas sumberdaya alam laut yang pada akhirnya dapat dicapai pembangunan yang berkelanjutan. Tabel berikut menunjukkan pembagian wilayah perairan Indonesia dan luasan kawasan konservasi di setiap ekoregion tersebut.

Tabel 7.4. Luas Kawasan Konservasi di setiap Ekoregion Laut Indonesia

Ekoregion

Nama ekoregion

Luas kawasan konservasi (ha)

1

Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatra

1.348.270

2

Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa

98.480

3

Selat Malaka

68.178

4

Laut Natuna

142.997

5

Selat Karimata

92.702

6

Laut Jawa

238.986

7

Laut Sulawesi

1.361.314

8

Selat Makasar

50.000

9

Perairan Bali dan Nusa Tenggara

4.101.599

10

Teluk Tomini

365.065

11

Laut Halmahera

12

Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi

102.650

13

Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi

29.136.057

14

Laut Seram dan Teluk Bintuni

1.562.488

15

Laut Banda

15.598

16

Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua

22.445

17

Teluk Cenderawasih

1.478.410

18

Laut Arafura

116.757

Sumber: KLH, 2012

 
Leave a comment

Posted by on July 5, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: