RSS

Konsep Kawasan Konservasi Perairan

21 May

Konsep Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dipengaruhi oleh pengembangan Kawasan Konservasi Perairan yang dilakukan oleh lembaga konservasi dunia, seperti IUCN, FAO, NOAA dan lainnya.  Selain itu, kisah sukses (success story) dari beberapa negara yang telah mengimplementasikan Kawasan Konservasi Perairan juga mewarnai proses pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. 

Beberapa organisasi lingkungan memberi definisi Kawasan Konservasi Perairan, namun FAO (2011) mengakui bahwa definisi yang diterima secara luas adalah yang dikembangkan oleh IUCN.  Menurut IUCN (2008) Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu ruang yang dibatasi secara geografis dengan jelas, diakui, diabdikan dan dikelola, menurut aspek hukum maupun aspek lain yang efektif, untuk mencapai tujuan pelestarian alam jangka panjang, lengkap dengan fungsi-fungsi ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait.

Kategori Kawasan Konservasi Perairan

IUCN kemudian menetapkan 6 kategori Kawasan Konservasi Perairan, yaitu:

  • Kategori I: Strict protection

–          Ia: Strict nature reserve

–          Ib: Wilderness area

  • Kategori II: Ecosystem conservation and protection (National park)
  • Kategori III: Conservation of natural features (Natural monument)
  • Kategori IV: Conservation through active management (Habitat/species management area)
  • Kategori V: Landscape/seascape conservation and recreation (Protected landscape/seascape)
  • Kategori VI: Sustainable use of natural resources (Managed resource protected area)

Berdasarkan 6 kategori tersebut, Indonesia memiliki 4 kategori yang sepadan yaitu kategori Ia (strict nature reserve) untuk cagar alam, kategori II (national park) untuk taman nasional, kategori IV (habitat/spesies management area) untuk suaka margasatwa, dan kategori V  (protected landscape/sescape) untuk taman wisata alam.  Sementara kategori Ib (wilderness area), kategori III (natural monument), dan kategori VI (managed resource protected area) tidak dikenal dalam nomenklatur Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia (Wiadnya, 2011).

Di Indonesia, nomenklatur Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan Konservasi Perairan yang didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).  Definisi lain Kawasan Konservasi Perairan adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan (Permen No 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir & Pulau Pulau Kecil).

Kategori Kawasan Konservasi Perairan menurut Permen No. 17 Tahun 2008 terdiri atas Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP).  Jika dirinci lebih detail, KKP3K terdiri dari Suaka Pesisir, Suaka Pulau Kecil, Taman Pesisir, dan Taman Pulau Kecil.  KKM terdiri dari Perlindungan Adat Maritim dan Perlindungan Budaya Maritim.  KKP terdiri dari Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan. Bagan kategori kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:

Upaya pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di berbagai negara dilandasi oleh kemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan yang mencakup multi aspek.  Roberts dan Hawkins (2000) menyusun daftar kemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, yaitu (i) melindungi eksploitasi populasi dan memperbaiki produksi benih yang akan membantu restoking untuk daerah penangkapan, (ii) mendukung usaha perikanan, yaitu dengan adanya spillover ikan dewasa dan juvenil ke daerah penangkapan ikan, (iii) menyediakan perlindungan terhadap spesis-spesis yang sensitif terhadap kegiatan penangkapan, (iv) mencegah kerusakan habitat dan membantu tahap pemulihan habitat, (v) memelihara keanekaragaman dengan cara membantu pengembangan komunitas biologi alami yang berbeda dengan yang ada di daerah penangkapan, dan (vi) membantu pemulihan ekosistem yang rusak oleh gangguan dari manusia dan alam. 

Selain aspek kemanfaatan dari sisi konsepsi, bukti empiris telah menunjukan kemanfaatan yang nyata dari pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.  Ali (2009) merangkum beberapa bukti empiris keberhasilan Kawasan Konservasi Perairan diberbagai negara sebagai berikut:

  • Kawasan Konservasi Perairan Pulau Sumilon Filipina; density ikan meningkat 500 ekor/m2, tangkapan ikan meningkat dari 14 ton/km2 menjadi 36 ton/km2 setelah 10 tahun pengelolaan.
  • Leigh Marine Reserve New Zealand; kepadatan ikan Pagrus auratus mencapai 5,8 – 8,7 kali lebih besar dibanding dengan daerah di luar Kawasan Konservasi Perairan, pertumbuhan biomass lobster naik 10.9% setiap tahunnya, kelimpahan meningkat 9.5%, dan produksi telur meningkat 9.1%.
  • Jepang; penutupan Kawasan Konservasi Perairan seluas 13.7km2 selama 4 tahun meningkatkan kelimpahan  kepiting (Chionoecetes opilio) sekitar 10 – 42%.
  • Mombasa Marine Park Kenya: hasil tangkapan  ikan di dekat kawasan meningkat 3 kali lipat per trap.
  • National Marine Sanctuary Florida Keys; peningkatan pendapatan nelayan rata-rata 67% .
  • The Nabq Kawasan Konservasi Perairan Pantai Tanjung Sinai Laut Merah; kelimpahan 3 jenis ikan (kerapu, kakap dan emperors) meningkat 2/3 kali setelah 5 tahun pengelolaan.
  • Kawasan Konservasi Perairan Afrika Selatan; ikan-ikan yang bergerak sampai 1.000 km (dimonitoting dengan tagging) mengalami peningkatan kelimpahan dan ukuran.
  • Daerah Penangkapan Georges Bank yang ditutup seluas 17.000 Km2 atau 25 % dari luas fishing ground untuk recovery stok pada tahun 1974, menyebabkan  stok ikan yellow tail, flounders, dan haddock meningkat secara signifikan.

Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

Selain pengembangan Kawasan Konservasi Perairan yang berdiri sendiri (single Kawasan Konservasi Perairan), beberapa ahli mempromosikan pengembangan jejaring Kawasan Konservasi Perairan (MPA Network) untuk meningkatkan efektivitas ekologi dan efisiensi pengelolaan.  Bahkan World Park Congress kelima di Durban, Afrika Selatan, tahun 2003, menyerukan komunitas internasional untuk membentuk sistem global jejaring Kawasan Konservasi Perairan dan mengelolanya secara efektif.

Sebuah jejaring Kawasan Konservasi Perairan dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih Kawasan Konservasi Perairan yang bekerja bersama dan sinergi dengan skala ukuran yang beragam serta level perlindungan berbeda (White et al., 2006). Pengembangan jejaring Kawasan Konservasi Perairan dalam rangka memberi manfaat ekologi, sosial, dan pengelolaan yang lebih efektif dan komprehensif dibandingkan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan tunggal.

Keterkaitan ekologi dalam membangun jejaring Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan pada struktur geomorfologi, batimetri, sirkulasi arus, keterkaitan antar ekosistem (migration corridors), dan zona transisi dari biogeographic region, seperti tempat peneluran penyu, wilayah asuhan, dan tempat mencari makan. Jejaring Kawasan Konservasi Perairan secara ekologi memberikan manfaat sebagai berikut:

  • Memastikan perlindungan terhadap sebagian besar habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan seagrass.
  • Menyediakan perlindungan terhadap penyebaran larva secara teratur dalam kolom air di antara dan dalam Kawasan Konservasi Perairan-Kawasan Konservasi Perairan.
  • Menyediakan perlindungan bagi hewan-hewan yang bermigrasi, yang wilayah jelajahnya dari satu lokasi ke lokasi lain atau perpindahan karena efek limpahan yang teratur atau acak dari Kawasan Konservasi Perairan.
  • Menyediakan perlindungan terdahap habitat atau spesies yang terancam, karena eksploitasi yang belebihan dan merusak.

Keterkaitan sosial dalam sebuah jejaring Kawasan Konservasi Perairan berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi antar pihak dalam pengaturan dan perencanaan Kawasan Konservasi Perairan. Sebuah jaringan dapat membantu memecahkan dan mengelola konflik penggunaan sumberdaya, dan mencegah duplikasi kegiatan. Beberapa keuntungan sosial pengembangan jejaring Kawasan Konservasi Perairan adalah membuka jalur komunikasi dan koordinasi untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman dan pembelajaran, membangun kapasitas dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan melintasi badan-badan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara individu, menciptakan basis informasi bersama untuk semua Kawasan Konservasi Perairan di suatu area atau jaringan yang membantu dalam membuat pilihan-pilihan pengelolaan, menyediakan kemungkinan kemitraan pendanaan dan administrasi antara badan pengelola Kawasan Konservasi Perairan secara individu dengan institusi dan sektor-sektor lain dalam sebuah jaringan, dan membangun konsensus lintas wilayah dalam pengambilan keputusan.

Keterkaitan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dalam sebuah jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan menggabungkan konsep jejaring ekologi dan sosial, sehingga akan tercapi konsistensi dalam pengembangan program, konsisten dalam pengembangan aturan pengelolaan, dan menjadi salah satu pendekatan dalam mengatasi prioritas masalah pengelolaan sumberdaya.

Contoh jejaring Kawasan Konservasi Perairan yang tengah dikembangkan di level regional adalah Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE), dan Coral Triangle Initiative (CTI).  Beberapa daerah di Indonesia juga sudah menginisiasi pengembangan jejaring Kawasan Konservasi Perairan, seperti Bird’s Head Seascape (Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Kepala Burung Papua), Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali, Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Sumatra Barat, dan lainnya.

Seiring dengan pengembangan jejaring Kawasan Konservasi Perairan di beberapa daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang menyusun Peraturan Menteri tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan yang merupakan panduan dalam penyusunan jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia.  Panduan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan konservasi perairan, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.  PP tersebut selanjutnya mengamanatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyusun peraturan menteri untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai jejaring kawasan konservasi perairan.

 
Leave a comment

Posted by on May 21, 2013 in Uncategorized

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: