RSS

40 Tahun Konvensi CITES

12 Mar

Ketika banjir besar akan melanda dunia, Nabi Nuh mengangkut semua binatang secara berpasangan keatas kapal. Binatang-binatang yang diangkut bukan hanya binatang ternak tapi juga binatang liar.

Berbeda dengan jaman Nabi Nuh, ancaman kelestarian satwa dan tumbuhan liar di jaman modern adalah permintaan yang tak terbatas dari pasar global.  Semakin canggihnya moda transportasi dan teknologi komunikasi antar negara memberi insentif tersendiri bagi perdagangan internasional dalam bentuknya yang bervariasi, mulai dari satwa dan tumbuhan hidup hingga produk derivatifnya seperti makanan olahan, kulit binatang, kayu ukiran, bahan obat-obatan, bahan perhiasan, dan souvenir wisata. Kondisi ini mendorong terjadinya eksploitasi besar-besaran yang mengarah pada terjadinya kepunahan spesies.

Kepunahan spesies, menurut  ekonom Pearce dan Turner (1990), disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemanenan dilakukan dengan biaya yang sangat murah, discount rate dari perburuan dan penangkapan species sangat tinggi, tidak adanya kepemilikan (common property) dan kondisi akses terbuka (open access).

Untuk menghindari kepunahan tersebut, pada tanggal 3 Maret 1973 (40 tahun lalu), 80 negara menyepakati naskah konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa langka (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau yang dikenal dengan CITES.  Konvensi ini bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar dari perdagangan internasional yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap kelestarian spesies.

Melalui perjanjian CITES, semua kegiatan ekspor, import, re-ekspor, dan introduksi spesies yang terdaftar dalam Apendix CITES harus mendapat izin dari otoritas pengelola (management authority) dan rekomendasi otoritas keilmuan (scientific authority) CITES di negara tersebut.  Apendix CITES terdiri dari daftar spesies yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional (Apendix 1), daftar spesies yang dibatasi dalam perdagangan internasional (Apendix 2), dan daftar spesies yang dilindungi di negara tertentu (Apendix 3).  Beberapa contoh satwa laut yang termasuk dalam Apendix I CITES adalah penyu, paus, duyung, dan lumba-lumba.

CITES dinilai sebagai perjanjian internasional yang paling sukses terkait konservasi satwa langka sebab tidak ada satu pun spesies langka dalam perlindungan CITES yang mengalami kepunahan sejak CITES diberlakukan. Namun demikian, bukan berarti perdagangan internasional terhadap satwa liar telah berhenti sama sekali.  Hal yang terjadi kemudian adalah munculnya pasar gelap (black market) yang dilakukan oleh sindikat kejahatan satwa liar yang terorganisir.  National Geographic mencatat beberapa kegiatan sindikat yang berhasil ditangkap dalam beberapa tahun terakhir, seperti penangkapan terhadap penyelundup berang-berang di Bandara Internasional Suvarnabhumi Bangkok, burung kolibri di Bandara Guyana Perancis, buaya di bandara domestik Republik Demokratik Kongo, reptil dan laba-laba di Argentina, dan ikan tropis di Melbourbe.

Diakui bahwa masih ada upaya penyelundupan spesies liar yang berhasil dan lolos dari pengawasan petugas, namun angkanya tidak diketahui dengan pasti.  Pemerintah Amerika menduga total nominal dari penyelundupan satwa liar lebih dari 10 juta dollar setiap tahunnya dan itupun hanya berdasarkan analisa di permukaan saja.

Untuk mengatasi perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, Sekretaris Jenderal CITES belum lama menggelar ‘Operasi Kobra’ dengan menggalang beberapa negara Afrika, Amerika, dan Asia.  Operasi yang berlangsung selama 1 bulan (6 Januari-5 Februari 2013) berhasil menangkap ratusan orang, menyita berbagai contoh satwa liar dari beberapa jenis yang terancam punah, dan senjata serta amunisi dari pelaku pencurian satwa liar.

Konteks Indonesia

Indonesia termasuk salah satu negara yang terlibat dalam Operasi Kobra, tentu dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.  Indonesia juga telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 Taun 1978.  Sebagai Negara yang telah meratifikasi, maka Indonesia menjadi para pihak (parties) yang berhak menghadiri konferensi para pihak (Conference of the Parties atau COP) yang dilaksanakan  setiap dua atau tiga tahun sekali.

Pemerintah Indonesia menunjuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas keilmuan dan Kementerian Kehutanan sebagai otoritas pengelola  sejak tahun 1999.  Namun dalam perkembangannya, seiring dengan terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian baru ini juga ditetapkan sebagai otoritas pengelola CITES berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Upaya perlindungan spesies di Indonesia sering mengalami benturan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan pelestarian.  Benturan ini semakin parah sebab yang terlibat dalam kegiatan penangkapan adalah masyarakat kecil yang dipersepsikan sebagai golongan masyarakat yang mesti dilindungi oleh negara.  Ketika aparat melakukan tindakan hukum kepada golongan ini, maka publik segera bereaksi dengan menggunakan issu HAM (Hak Asasi Manusia).  Namun jika tidak dilakukan tindakan hukum, aparat dituduh melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan penegakan hukum seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Terlepas dari benturan tersebut, diperlukan pendekatan baru dalam perlindungan satwa dan tumbuhan liar di Indonesia, salah satunya adalah merevitalisasi kearifan lokal di daerah-daerah.  Kearifan lokal telah terbukti selama berabad-abad mampu melestarikan satwa dan tumbuhan liar, baik melalui pengaturan akses terhadap habitat maupun pembatasan jumlah tangkapan spesies tertentu.  Beberapa kearifan lokal yang masih hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat antara lain ‘Sasi’ di Maluku dan Papua,  ‘Panglima Laot’ di Aceh, dan ‘Awig-Awig’ di Bali dan Nusa Tenggara.

Pendekatan mendasar yang juga perlu dilakukan adalah melalui sistem pendidikan nasional, mumpung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang menyusun kurikulum 2013.  Pendidikan sangat penting dalam pembentukan sikap dan pola pikir anak bangsa terhadap satwa dan tumbuhan liar. Di negara maju, anak-anak tidak akan mengganggu burung-burung yang banyak berkeliaran di sekitar kota, tapi sebaliknya di Indonesia, burung yang sedang hinggap di dahan pohon atau di kabel listrik menjadi sasaran lemparan atau ketepel.  Hal ini menunjukan perbedaan paradigma antara anak-anak terdidik dengan anak-anak yang tidak paham tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa liar.

Pendekatan-pendekatan lain perlu terus ditelusuri agar tanggungjawab perlindungan spesies tidak hanya dibebankan ke pundak pemerintah tapi didistribusikan ke stakeholder lainnya.  Intinya adalah semua sumber daya yang dimiliki bangsa ini mesti bisa dimaksimalkan untuk menghindari kepunahan spesies.  Sebab bagaimanapun, seperti kata ahli biologi Wilson (1980), kepunahan spesies merupakan satu hal yang paling tidak dapat dimaafkan oleh generasi mendatang.

***

Dimuat di website KKJI-Kementerian Kelautan dan Perikanan:  http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id

 
Leave a comment

Posted by on March 12, 2013 in Uncategorized

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: