RSS

Menjajaki Co-Management

22 Sep

IUCN (1996) memberi definisi co-management sebagai kemitraan dimana pemerintah, masyarakat lokal dan pengguna sumberdaya, LSM dan stakeholder lainnya bernegosiasi dengan pemegang otoritas dalam pengelolaan kawasan atau sumberdaya tertentu.  Dengan esensi yang sama The World Bank (1999) mendefinisikan co-management sebagai pembagian tanggungjawab, hak, dan tugas antara stakeholder utama, khususnya masyarakat lokal dan pemerintah;  Sebuah pendekatan desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan pengguna lokal yang setara dengan pemerintah  Secara lebih ringkas, pengertian co-management menurut Pomeroy (2003) adalah pembagian tanggungjawab dan otoritas dalam pengelolaan sumberdaya antara pemerintah dan stakeholder.  Dengan demikian, konsep co-management terkait dengan pengelolaan partisipatif dimana pengambilan keputusan setidaknya melibatkan pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat lokal.

Berdasarkan pengertian tersebut, co-management mencakup distribusi tanggungjawab dan kewenangan antara pemerintah dan stakeholder.  McConney, Pomeroy, Mahon (2003) membedakan distribusi tersebut dalam sebuah spektrum, dari pengelolaan berbasis pemerintah (government-based management) ke pengelolaan berbasis masyarakat (community-based management) dengan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi diatas sebenarnya menunjukan bahwa terdapat 10 spektrum, kadang disebut hierarki, namun secara garis besar terdapat 3 hierarki yang paling umum digunakan, yaitu:

  • Consultative co-management.  Tipe ini umum digunakan dan merujuk pada situasi dimana pemerintah sebagai pengambil kebijakan hanya berkonsultasi atau menjaring opini dari para stakeholder, namun keputusan tetap ditangan pemerintah.
  • Collaborative co-management.  Tipe ini merujuk pada situasi kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah dan stakeholder, posisi keduanya relatif lebih sejajar.  Beberapa kalangan menggunakan istilah ‘cooperative co-management’ untuk pengertian yang sama, tapi istilah tersebut pada akhirnya tidak digunakan karena menyebabkan kebingungan dengan istilah ‘fishery cooperative’ atau koperasi perikanan.
  • Delegated co-management.  Tipe ini merujuk pada community-based management dimana para stakeholder mendapat delegasi untuk mengambil keputusan sendiri.

Perlu dicatat bahwa ketiga tipe ini tidak menunjukan tingkatan pengelolaan yang lebih baik antara satu dan lainnya sebab pilihan tipe pengelolaan tergantung pada situasi dan kondisi setempat (site specific).

Dalam konteks pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia, penerapan co-management menjadi relevan sebab dari sisi pemerintah saja terdapat 3 lembaga yang memiliki otoritas dalam pengelolaan KKP, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah.  Sementara dari sisi stakeholder terdapat variasi kelompok masyarakat, LSM, universitas, korporasi, dan organisasi lainnya.

Relevansi co-management semakin kuat dengan adanya mandat dari PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan untuk menyusun Peraturan Menteri terkait kemitraan dalam pengelolaan KKP.  PP 60 memang tidak secara eksplisit menggunakan istilah co-management melainkan kemitraan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ‘Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi’.

Permen tersebut nantinya menjadi acuan bagi unit pengelola, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menerapkan co-management.  Setiap Kawasan Konservasi Perairan memang harus memiliki Unit Pengelola yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumberdaya kawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat.  Akan tetapi, Permen ini hanya mengikat bagi kawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan KemenKP karena rujukan regulasinya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh KemenKP, sementara kawasan konservasi dibawah otoritas Kementerian Kehutanan merujuk pada Permenhut No. 19 Tahun 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Permenhnut 19 menjelaskan bahwa tujuan kolaborasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan menganut prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.  Namun demikian, Permenhut 19 membuat ketentuan bahwa kolaborasi tidak merubah status kawasan sebagai kawasan konservasi, kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan tetap berada pada Menteri Kehutanan, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konservasi.

Salah satu contoh co-management dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah pmebentukan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken (DPTNB) berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara nomor 233 tahun 2000. Dewan terdiri dari 15 orang yaitu 7 orang dari lembaga pemerintah (pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado dan Kabupaten Minahasa, Balai TNB), dan 8 orang dari lembaga non pemerintah (masyarakat, Universitas dan LSM). Fungsi dewan adalah sebagai wadah koordinasi yang bersifat konsultatif, penggalangan dana, dan pusat informasi. Untuk memperkuat sistem pendanaan alternatif TNB dilakukan desentralisasi pungutan (Perda Prov Sulut nomor 14 tahun 2000 tentang Pungutan Masuk TNB) dengan pembagian 80% DPTNB; 5% pemerintah pusat; 7,5% pemerintah provinsi, 3,75% kota manado dan 3.75% Kab Minahasa.

Model co-management Taman Nasional Bunaken menimbulkan pro-kontra dan plus-minus, tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak.  Tapi setidaknya pengalaman dari Taman Nasional Bunaken menyajikan pembelajaran berarti bagi para perencana, pelaku, dan pengambil kebijakan dalam menerapkan co-management di kawasan konservasi.

Bagaimana dengan Permen yang akan dikeluarkan oleh KemenKP?  Tentu saja pembelajaran dari Bunaken dan kawasan lainnya, Permenhut 19, dan teori-teori co-management pada akhirnya akan mewarnai proses penyusunan Permen tentang co-management.  Kita tunggu saja…

 
1 Comment

Posted by on September 22, 2012 in Articles

 

Tags:

One response to “Menjajaki Co-Management

  1. alfian

    December 9, 2015 at 9:17 am

    selamat pagi mas/pak saya alfian bagas mahasiswa FH UNS ijin mengutip dari blokke sampean namun itu daftar pustaka mengenai co menegement yang dari word bank, pomeroy dll itu mengutip buku apa ya berhubung untuk pembuatan makalah harus dari buku dapusnya atau dari artikel terimakasih

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: