RSS

Menengok (kembali) KKLD Berau

08 Aug

Beberapa tahun yang lalu, Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Berau merupakan kawasan konservasi yang paling menonjol di Indonesia.  Banyak kabupaten dari berbagai daerah datang ke Berau hanya untuk belajar bagaimana mengembangkan kawasan konservasi laut.  Dalam setiap pertemuan nasional, KKLD Berau selalu menjadi yang terbaik.  Bahkan, Presiden SBY dalam konferensi Convention of Biological Diversity  (CBD) di Brazil tahun 2006 secara eksplisit menyampaikan bahwa “Pemerintah Indonesia telah menambah 14 kawasan konservasi dengan luas 2 juta hektar, termasuk 1,27 juta hektar Kawasan Konservasi Laut di Kabupaten Berau-Kalimantan Timur…”

Tapi sayangnya, seiring dengan upaya pemerintah melaksanakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K), status KKLD Kabupaten Berau menjadi tidak menentu.  KKLD seluas 1,27 juta hektar seperti yang tertera pada Peraturan Bupati No.31 Tahun 2005 tentang KKL Kabupaten Berau rencananya akan mengalami pengecilan luasan menjadi hanya sekitar 300 ribu hektar.  Itupun masih dalam proses pembahasan yang berlarut-larut dalam 3 tahun terakhir.  Selain itu, Pemkab Berau dihadapkan pada 2 pilihan dalam proses legalisasi, apakah melalui koridor Perda RZWP3K atawa Perda RTRW yang mencakup darat dan laut.  Alhasil, pengelolaan kawasan berada dipersimpangan jalan dan cenderung mengalami stagnasi.

Kondisi ini tentu tidak diharapkan mengingat perairan laut Kabupaten Berau memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan merupakan habitat utama species laut yang langka nan eksotik, seperti penyu, pari manta, ubur-ubur endemik, dan lain lain.  Perairan Berau juga merupakan jalur migrasi paus dan lumba-lumba.  Jumlah spesies karang yang ditemukan di perairan laut Berau sebanyak 507 spesies, sehingga termasuk dalam wilayah Coral Triangle yaitu pusat keanekaragaman karang dunia dengan jumlah spesies karang lebih dari 500 spesies.  Selain itu, Berau memiliki lebih dari 870 spesies ikan, dari kuda laut yang kecil sampai pari manta raksasa, dan 10 spesies mamalia laut yang bermigrasi. Ringkasnya, perairan ini memiliki semua kriteria untuk menjadi kawasan konservasi seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Jika dilihat dari sejarahnya, pengembangan KKL Berau bukanlah proses singkat yang terjadi dalam semalam, melainkan proses yang cukup panjang yang diawali dengan survey awal terhadap lokasi peneluran penyu oleh tim dari PHKA pada tahun 1979.  Selain itu, proses pengembangan KKL Berau melibatkan banyak pihak, seperti PHKA, DKP, WWF, KEHATI, BESTARI, KALBU, Turtle Foundation, Mitra Pesisir (CRMP fase 2), TNC, DISHUT Berau, BAPPEDA Berau, BAPELDA Berau, DKP Berau, DISPARBUD Berau, KSDA Berau, TNI AL, Sangalaki Dive Lodge, dan masyarakat lokal.

Survey yang dilakukan oleh sebuah tim dari PHKA (sebelumnya bernama PPA) tahun 1979 mengidentifikasi lokasi peneluran penyu di pulau Derawan, Sangalaki, Semama, dan pantai Tanjung Batu.  Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1982, Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri No 604/Kpts/Um/8/1982 tentang penetapan pulau Sangalaki sebagai Taman Laut (seluas 280 hektar) dan pulau Semama sebagai Suaka Margasatwa (seluas 220 hektar).  Karakteristik utama pulau Sangalaki adalah banyaknya tempat peneluran penyu, sedangkan karakteristik pulau Semama adalah sebagai tempat perlindungan burung dan penyu.  Selanjutnya, untuk mengawal kebijakan tersebut dan untuk melindungi penyu sebagai satwa langka, PHKA membentuk seksi KSDA di Berau pada tahun 1996 dan menugaskan staf KSDA di pulau Sangalaki.

Selama periode 1998-2002, banyak organisasi (tingkat lokal, nasional, dan internasional) memberikan perhatian yang serius dalam upaya konservasi terhadap kekayaan sumberdaya hayati laut Kabupaten Berau.  Sejak tahun 1998, Yayasan KEHATI mengembangkan upaya konservasi keanekaragaman hayati laut dan mengembangkan program pemanfaatan sumberdaya laut yang berkelanjutan di kabupaten Berau.  LSM nasional ini memberikan dukungan kepada dua LSM lokal, yaitu BESTARI DAN KALBU dalam program pemberdayaan masyarakat (Ismuranty, 2003).

WWF-Indonesia mulai bekerja di perairan laut Kabupaten Berau pada tahun 2000 dan fokus pada program penelitian, monitoring, dan advokasi kebijakan untuk melindungi penyu.  Selanjutnya, WWF-Indonesia memperluas program kerjanya, bukan hanya pada level spesies penyu, tapi ke ekosistem laut.  Bahkan WWF-Indonesia menginisiasi program Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) yang mengajak stakeholder dari tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Pilipina untuk bersama-sama merumuskan rencana terintegrasi dalam rangka melaksanakan konservasi keaneragaman hayati dengan skala besar dan pembangunan yang selaras pada skala ecoregion.

Turtle Foundation (TF) menaruh perhatian pada perlindungan penyu dan mulai bekerja di perairan laut Berau sejak tahun 2000.  Tujuan utama dari LSM yang berasal dari Jerman ini adalah untuk mempromosikan pelarangan eksploitasi komersial terhadap penyu dan telurnya.  Turtle Foundation, bersama dengan Yayasan KEHATI, dan WWF-Indonesia, membangun stasion monitoring dan hatchery di Sangalaki yang mampu menampung 60 sarang penyu.  Turtle Foundation kemudain bertransformasi menjadi LSM lokal dan mengubah namanya menjadi Yayasan Penyu Berau.

The Nature Conservancy (TNC) bekerja di laut Berau sejak tahun 2002.  Program yang diusung adalah ‘Ridges to Reefs’ yang bertujuan untuk mengintegrasikan upaya konservasi di daerah teresterial dan kawasan laut dalam rangka mengurangi dampak dari kegiatan hulu terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Berau yang selanjutnya akan mempengaruhi ekosistem laut (Wiryawan, et. al., 2004).  Selain itu, TNC fokus pada pembentukan dan penguatan resilient networks kawasan konservasi laut dalam kawasan segitiga karang dunia (coral teriangle) di Asia Tenggara.

Upaya awal pengorganisasian lembaga-lembaga konservasi yang bekerja di Berau terjadi pada tahun 2002 yaitu dengan terbentuknya Tim 16 yang terdiri dari berbagai instansi di lingkungan Pemda Berau, KSDA, WWF, KEHATI, BESTARI, KALBU, TNC, TNI AL, Sangalaki Dive Lodge, dan perwakilan dari 5 kampung.  Tugas utama Tim 16 adalah mempersiapakn Komite pengelolaan sumberdaya laut Berau.  Sayangnya, Tim ini berhenti di tengah jalan.

Upaya kolaborasi lainnya terjadi pada tahun 2004 yaitu melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MOU) tentang pengembangan Kawasan Konservasi Laut (KKL) Kabupaten Berau diantara 4 organisasi, yaitu TNC, WWF-Indonesia, KEHATI, and Mitra Pesisir.  Mitra Pesisir atau Coastal Resources Management Project fase 2 (proyek USAID) bekerja di perairan laut Berau selama periode 2004-2005 dan fokus pada pengembangan instrumen legal dalam rangka pembentukan kawasan konservasi laut untuk pulau Derawan, Sangalaki, Maratua, dan Kakaban.

Selanjutnya, pada tahun yang sama, keempat organisasi tersebut (TNC, WWF-Indonesia, KEHATI, and Mitra Pesisir) ditambah BESTARI dan KALBU membentuk Sekretariat Bersama yang kemudian menandatangani MOU dengan Pemda Berau dan disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Gubernur propinsi Kalimantan Timur.  Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk mengembangkan perencanaan dan managemen kolaborasi KKL Berau sebagai upaya untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya laut Berau secara berkelanjutan.  Secara simultan, Pemda Berau mengelurakan SK Bupati No. 70/2004 tentang penetapan pulau Kakaban sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Pada akhir tahun 2004, Pemda Berau mengeluarkan SK Bupati No. 225/2004 tentang pembentukan Tim Pengarah pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Kabupaten Berau.  Ketua Tim Pengarah adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, sementara anggotanya terdiri dari berbagai instansi di lingkungan Pemda Berau (DISHUT, BAPPEDA, BAPELDA, DKP Berau, DISPARBUD), KSDA Berau, dan Sekretariat Bersama.

Salah satu capaian signifikan dari kerja kolaborasi ini terjadi pada akhir Desemeber 2005 ketika Pemda Berau mengeluarkan Peraturan Bupati No. 31/2005 tentang penetapan Kawasan Konservasi Laut (KKL) Kabupaten Berau seluas 1.2 juta hektar yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan menjamin pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan oleh masyarakat.  Sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, DPRD Berau telah menyetujui konsep KKL Berau setelah melakukan dengar-pendapat dengan Tim Pengarah.  Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 2006, Bupati Berau mendeklarasikan KKL Berau dalam pertemuan pertama komite tiga negara (Tri-National Committee) program  Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) di Balikpapan, Kalimantan Timur.  Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Pilipina.

Periode setelah deklarasi KKL Berau diisi oleh Tim Pengarah dengan melakukan sosialisasi KKL Berau, peningkatan kapasitas dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat, dan mengembangkan konsep Rencana Pengelolaan (Managment Plan), termasuk didalamnya sistem zonasi, kelembagaan kolaboratif, dan mekanisme sustainable financing.  Di beberapa kecamatan telah terbentuk Forum Komunikasi Masyarakat yang nantinya akan memperkuat kinerja Kelembagaan Kolaboratif KKL Berau.

Dengan sejarah yang panjang tersebut, terbersit pertanyaan: quo vadis KKLD Berau ?

 
Leave a comment

Posted by on August 8, 2012 in Articles

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: