RSS

Kebijakan Perlindungan Spesies Laut

31 Jan

Spesies mengalami kepunahan secara alami sejak ratusan juta tahun yang lalu, tapi laju kepunahan sepanjang 150 tahun belakangan ini jauh lebih tinggi dari laju kepunahan rata-rata pada skala evolusi planet Bumi. Punahnya spesies berarti berkurangnya kekayaan alam sebagai entitas biologi, terganggunya kestabilan ekosistem dan terancamnya spesies lain, utamanya jika spesies yang punah adalah spesies kunci pada salah satu rantai makanan.
Kepunahan spesies bisa disebabkan oleh faktor-faktor alami seperti daya regenerasi yang rendah, bencana alam besar, dan desakan populasi lain yang lebih kuat dan bersifat predator.  Namun kepunahan spesies pada 2 abad terakhir lebih banyak disebabkan oleh campur tangan manusia yang mengatasnamakan pembangunan ekonomi.  Ekonom terkenal Pearce dan Turner (1990) menjelaskan bahwa kepunahan species disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemanenan dilakukan dengan biaya yang sangat rendah, discount rate dari perburuan dan penangkapan species sangat tinggi, dan tidak adanya kepemilikan (common property) dan kondisi akses terbuka (open access).
Kondisi kepemilikan yang bersifat common property dibarengi dengan rezim open access merupakan karakteristik utama sumberdaya laut, dengan pengertian bahwa orang bisa mengeksploitasi sumberdaya laut tanpa bisa merintangi orang lain untuk melakukan hal yang sama.  Implikasi dari karakteristik ini adalah orang akan mengambil sumberdaya laut sebanyak-sebanyaknya dan secepat-cepatnya sebelum orang lain melakukannya, sehingga kekayaaan sumberdaya laut akan terkuras secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat.  Kondisi ini yang sering disebut sebagai tragedy of the common.
Untuk meredam laju kepunahan spesies di muka bumi ini, negara-negara di dunia bersepakat menetapkan status konservasi bagi spesies-spesies yang terancam punah.  Status konservasi yang sering menjadi rujukan adalah IUCN Red List dan CITES.  IUCN Red List adalah daftar status konservasi spesies yang dikeluarkan oleh organisasi IUCN (the International Union for Conservation of Nature), yang terdiri dari Least Concern (beresiko rendah), near threatened (hampir terancam), vulnerable (rentan), endangered (terancam punah), critically endangered (kritis), extinct in the wild (punah di alam liar), dan extinct (punah).
Sementara CITES (Convention on international trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) menetapkan 3 kategori spesies yang dikenal dengan istilah Appendiks, yaitu Appendiks I berisi daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional, Appendiks II berisi daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan, dan Appendiks III berisi daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I.
Regulasi Nasional
Undang Undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan mengamanatkan kepada Menteri Kelautan & Perikanan untuk menetapkan jenis ikan yang dilindungi. Definisi ikan yang dilindungi menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk jenis ikan yang dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu, dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I,II dan III CITES).
Penetapan status perlindungan jenis ikan bertujuan untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kriteria jenis ikan yang dilindungi menurut PP 60/2007 meliputi terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas (endemik), terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis, dan/atau tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.
Selanjutnya Menteri Kelautan Dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.  Menurut Permen ini, prosedur penetapan jenis ikan dilindungi dimulai dari usulan inisiatif yang dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Atas usulan inisiatif tersebut, Direktur Jenderal KP3K kemudian melakukan verifikasi dan analisis kebijakan.  Jika hasil analisis kebijakan Dirjen KP3K menyimpulkan bahwa suatu jenis ikan dianggap layak untuk dilindungi, maka Menteri Kelautan & Perikanan mengajukan permohonan rekomendasi ilmiah kepada otoritas Keilmuan, dalam hal ini LIPI.  Hasil rekomendasi LIPI yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Menteri dalam menetapkan jenis ikan yang dilindungi, baik dalam bentuk status perlindungan penuh maupun perlindungan terbatas.
Jika populasi jenis ikan yang dilindungi mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria jenis ikan yang dilindungi, maka Menteri dapat mengubah status perlindungan tersebut melalui prosedur diatas dengan memberlakukan mutatis mutandis.
Dualisme Kewenangan
Selain UU No 45/2009 tentang Perikanan dan turunannya, peraturan tentang perlindungan spesies juga terdapat pada UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut peraturan turunannya.  Berbeda dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan yang tidak mengatur perlakuan terlarang terhadap biota laut yang dilindungi, UU No 5/1990 secara tegas menetapkan bahwa setiap orang dilarang untuk:
–    Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
–    menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
–    mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
–    memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
–    mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
Salah satu peraturan perundangan yang merupakan turunan dari UU No 5/1990 adalah Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.  PP No 7/1999 ini menetapkan jenis-jenis satwa yang dilindungi, termasuk satwa-satwa yang terdefinisi sebagai jenis ikan menurut UU No 45/2009 yaitu paus, lumba-lumba, duyung, penyu, akar bahar, ketam kelapa, kima, dan kepala kambing.
Dengan adanya 2 rezim peraturan perundangan tersebut dapat menimbulkan benturan penafsiran antara aparat pemerintah.  Kasus pengambilan karang yang terjadi di Kabupaten Alor beberapa waktu yang lalu dan dimenangkan oleh pelaku merupakan salah satu contoh empiris.  Pada kasus tersebut, pelaku mendapat izin pengambilan satwa liar dari BKSDA NTT yang mengacu pada UU No 5/1990, namun kemudian ditahan oleh aparat Pemda Kabupaten Alor yang menggunakan referensi UU No 45/2009.
Potensi konflik kewenangan juga bisa timbul dalam hal otoritas pengelola (management authority) terkait CITES.  Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES dan sejak tahun 1999 Departemen Kehutanan ditunjuk sebagai otoritas pengelola berdasarkan PP No 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar.  Selanjutnya Menteri Kehutanan menunjuk Dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) sebagai Otoritas Pengelola CITES.
Seiring dengan terbentuknya Kementerian Kelautan Dan Perikanan, maka kementerian baru ini juga menjadi Otoritas Pengelola CITES berdasarkan PP No 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.  Dalam perkembangannya, Dirjen KP3K (Kelautan, Pesisir, Dan Pulau  Pulau Kecil) ditunjuk sebagai pelaksana Otoritas Pengelola CITES.
Dalam konvensi CITES memang dimungkinkan adanya lebih dari satu Otoritas Pengelola dari setiap Negara anggota.  Namun masalahnya, adanya irisan kewenangan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan & Perikanan tetap saja menjadi potensi benturan kewenangan yang bisa membingungkan masyarakat luas.
Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara PP No. 7/1999 dan PP No. 60/2007.  Jika penetapan satwa dilindungi menurut PP No.7/1999 bersifat permanen, PP No 60/2007 lebih bersifat fleksibel dimana status dilindungi dapat berubah sewaktu-waktu menjadi tidak dilindungi jika dianggap tidak lagi memenuhi kriteria dilindungi.  Hal ini memiliki konsekuensi hukum yang serius, jika spesies dilindungi menurut PP No. 7/1999 kemudian ditetapkan sebagai tidak dilindungi.
Dualisme kewenangan ini menimbulkan keraguan aparat Pengawas Perikanan dan PPNS Perikanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap spesies laut yang dilindungi.  Apakah mereka memiliki kewenangan terhadap daftar spesies laut dilindungi yang terdapat dalam PP No. 7/1999 yang notabene merupakan turunan dari UU No. 5/1990?
Karena itu diperlukan kesepahaman melalui koordinasi yang kuat antara kedua kementerian agar irisan kewenangan dan benturan penafsiran regulasi dapat diatasi secara efektif.  Namun masalahnya, koordinasi adalah mantra yang sangat mudah diucapkan tapi teramat sulit dilaksanakan di republik ini.

 
Leave a comment

Posted by on January 31, 2012 in Uncategorized

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: