RSS

Tata Ruang Pesisir Kabupaten Polman

25 Jan

Kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan memiliki ekosistem yang bersifat alamiah seperti terumbu karang dengan luasan 25.000 km2 hutan mangrove yang mencapai 2.496.185 Ha, padang lamun yang terdiri 13 spesies, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria, laguna dan delta.  Ekosistem yang tidak bersifat alamiah berupa perikanan tangkap maupun budidaya, pariwisata, perikanan, perhubungan/transportasi, industri, permukiman, pertambangan serta pangkalan militer.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia memiliki potensi sumberdaya pesisir sangat besar dan beranekaragam.  Di antara potensi tersebut adalah potensi sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources), dan sumberdaya tidak dapat pulih (unrenewable resources), dan jasa-jasa lingkungan.  Kondisi ini selanjutnya menjadikan kawasan pesisir dan laut sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kegiatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya pengelolaan pesisr dan pulau-pulau kecil, pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 UUPWP3K meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI.

Perencanaan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 dalam UU PWP3K terdiri atas Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaandan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.  Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, sedangkan rencana zonasi merupakan arahan pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupten atau Kota.

Rencana Zonasi membuat suatu jaringan/kisi-kisi spasial di atas lingkungan pesisir dan laut yang memisahkan pemanfaatan sumberdaya yang saling bertentangan dan menentukan kegiatan-kegiatan dilarang dan diizinkan untuk setiap zona peruntukan dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan kebutuhan pembangunan dan konservasi.  Tujuan rencana zonasi adalah membagi wilayah pesisir ke dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (compatible) serta memisahkan dari kegiatan yang bersifat bertentangan (incompatible).  Rencana zonasi meliputi Penetapan Zona-zona dan Arahan pemanfaatannya, yaitu Zona Pemanfaatan Umum (multiple use zone), Zona Konservasi, Zona Kawasan strategis Tertentu (kalau ada) dan Zona Alur (Corridor Zone).

Nomenklatur “Tata Ruang Pesisir” sebenarnya tidak dikenal dalam peraturan perUndang Undangan yang berkaitan dengan tata ruang dan pengelolaan pesisir, dalam hal ini Undang Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  Istilah “Tata Ruang Pesisir” hanya terdapat di Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  Namun jika dilihat dari hirarki peraturan perUndang Undangan yang berlaku di Indonesia dan tahun diterbitkannya yang sebelum diterbitkannya Undang Undang 26/2007 dan Undang Undang 27/2007, maka Keputusan Menteri ini memiliki dasar hukum yang cukup lemah.

Mengacu pada Undang Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang, maka tata ruang suatu wilayah tidak dibedakan antara tata ruang pesisir dan tata ruang daratan.  Bahkan pasal 15 Undang Undang ini menyebutkan bahwa tata ruang wilayah (nasional, propinsi, dan kabupaten/kota) mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.  Hal ini mempertegas bahwa setiap wilayah hanya memiliki satu konsep rencana tata ruang.

Sementara itu Undang Undang No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menggunakan istilah “Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” untuk pengalokasian ruang sebagaimana yang dimaksudkan oleh terminologi “Tata Ruang Pesisir”.  Berdasarkan hal tersebut, maka dalam laporan ini yang dimaksud dengan “Rencana Tata Ruang Pesisir” adalah “Rencana Zonasi Wilayah Pesisir”. Hal ini diperkuat dengan Pasal 9 Undang Undang ini yang mengamanatkan agar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.  Artinya RZWP-3-K propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari tata ruang wilayah propinsi atau kabupaten sesuai dengan Undang Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Karena itu, landasan hukum utama penyusunan rencana tata ruang pesisir Kabupaten Polman ini adalah Undang Undang No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan Undang Undang No 26/200 pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Rencana Zonasi menurut Undang Undang No 27/2007 adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.  Selanjutnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mendefiniskan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Wilayah Pesisir dalam konteks ini adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.  Sementara perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

rencana zonasi wilayah pesisir atau tata ruang pesisir merupakan bagian dari desain besar perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut.

Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar  dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya.

 
Leave a comment

Posted by on January 25, 2010 in Tata Ruang Pesisir Polman

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: