RSS

Model Pengelolaan Penyu

19 Jan

Kebijakan Pengelolaan dan Pelestarian penyu di Kabupaten Berau telah dilakukan sejak tahun 1953 baik yang diatur melalui Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Bupati, pada dekade ini bentuk pengelolaan mengacu pada pola konsesi sebagaimana dikembangkan oleh penjajah belanda dalam bentuk ”Pahteer”, Pola ini mewajibkan setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan telur untuk melakukan pelestarian.

Sejak keluarnya UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah no 7 & 8 tahun 1999 yang menetapkan seluruh jenis satwa Penyu di Indonesia di lindungi Negara dari Kepunahan. Untuk mendukung UU diatas, Pemkab Berau telah berupaya melakukan konservasi penyu secara bertahap dimulai dengan menyisihkan 10 % – 20% untuk penetasan alami .

Pada tahun 2001 melalui intruksi Bupati No.660/2346-UM/XII/2001 melakukan proteksi Pulau Derawan dan Sangalaki dari pemanfaatan telur penyu, intruksi tersebut ditindak lanjuti dengan beberapa Surat Keputusan seperti SK. Bupati Berau No 36 Tahun 2002 kemudian dirubah dengan SK.Bupati Berau No.179 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengamanan Penyu disamping SK tersebut telah ada beberapa SK yang mendukung  pelaksanaan proteksi tersebut antara lain SK Bupati Berau No.35 Tahun 2001 tentang Tim Monitoring Penyu, SK  Bupati Berau No.44 Tahun 2001 tentang Keterlibatan Pihak III dalam Pengelolaan Penyu serta Peraturan Bupati No.31 Tahun 2005 tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau, kebijakan ini dapat dijadikan acauan bersama dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara umum khususnya konservasi penyu di Kabupaten Berau.

Sesuai dengan Visi Kabupaten Berau dalam RPJMD 2006 – 2010 dimana dalam misi tertuang beberapa point diantaranya;

  • Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai modal pembangunan,
  • Memberdayakan dan membangun kemandirian kelembagaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif, dan
  • Meningkatkan objek wisata dan nilai serta keragaman budaya daerah.

Dari misi tersebut tersirat bahwa pariwisata merupakan sektor andalan yang menjadi fokus perhatian Pemkab Berau dimana salah satunya menjadikan Kabupaten Berau sebagai daerah tujuan wisata. Dalam pengembangan pariwisata bahari satwa penyu menjadi ”Flag ship” untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini cukup beralasan karena perairan laut Kabupaten Berau khususnya Kepulauan Derawan merupakan daerah peneluran Penyu yang terbesar di Asia Tenggara dan merupakan habitat  yang cukup lengkap bagi satwa penyu dan ini merupakan atraksi yang unik dan menarik bagi wisatawan.

Populasi penyu dunia terancam punah demikian pula di Kabupaten Berau menunjukkan kecenderungan serupa, Pemerintah Kabupaten Berau menyikapi kondisi ini dengan  tidak lagi mengeluarkan konsesi pulau-pulau telur penyu di seluruh wilayah Kabupaten Berau sejak awal tahun 2006. Inisiatif pelestarian penyu di Berau diawali dari keinginan berbagai pihak untuk menjadikan Kabupaten Berau sebagai salah satu pusat kegiatan pelestarian penyu di Indonesia bahkan tingkat dunia sehingga diharapkan dapat menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dengan demikian, penyu dapat dikembangkan menjadi objek wisata daerah melalui atraksi wisata penyu yang belum ada di tempat lain sehingga dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pariwisata. .

Berbagai upaya yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari Pemerintah, swasta dan Masyarakat Kabupaten Berau untuk menjaga agar satwa tersebut  tidak punah  dan tetap menjadi kebanggaan ”Bumi Batiwakkal”. Tentunya upaya – upaya tersebut diatas dirasakan belumlah optimal dalam pelaksanaannya mengingat masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Penyu seperti maraknya pencurian penyu yang dilakukan oleh nelayan luar, luasnya kawasan, terbatasnya sarana dan prasarana sehingga cukup  menyulitkan dalam hal pengawasan dan pengamanan. Untuk menjaga kelestarian penyu perlu upaya kongkrit  dengan mengembangkan konsep model pengelolaan kawasan yang terintegrasi dengan pembangunan lainnya misalnya dalam pengembangan dikawasan pesisir dan laut seperti perikanan dan kelautan, pariwisata bahari serta pembangunan di    pulau – pulau kecil, segala aspek pembangunan harus mempertimbangkan pendekatan ekosistem dan daya dukung khususnya satwa Penyu untuk menjamin kelestarian penyu.

 
Leave a comment

Posted by on January 19, 2010 in Uncategorized

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: