RSS

Fasilitasi Pembentukan KKLD Sulsel

10 Jan

Seiring dengan maraknya gerakan perlindungan terhadap lingkungan,  pada awal tahun 1960-an ditetapkan sekitar 10 ribu kawasan konservasi di seluruh dunia yang tumbuh terus hingga berjumlah lebih dari 100 ribu kawasan sampai saat ini.

Khusus untuk ekosistem laut, terdapat lebih dari 1.300 Marine Protected Area (MPA) di seluruh dunia pada dekade yang lalu.  Hal ini berarti bahwa luasan kawasan konservasi laut kurang dari setengah persen dari luas perairan laut dunia.  Para ilmuwan dan konservasionis dunia kemudian mengusulkan luasan MPA sebesar 20% pada tahun 2020.  Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), mentargetkan 10% dari ekosistem terumbu karang yang ada di perairan laut Indonesia akan ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut pada tahun 2010.

Literatur tentang nilai-manfaat kawasan konservasi laut juga telah berkembang dengan sangat pesat.  Roberts dan Hawkins (2000) merangkum kemanfaatan KKL, yaitu (1) melindungi eksploitasi populasi dan memperbaiki produksi benih yang akan membantu restoking untuk daerah penangkapan, (ii) mendukung usaha perikanan, yaitu dengan adanya spillover ikan dewasa dan juvenil ke daerah penangkapan ikan, (iii) menyediakan perlindungan terhadap spesis-spesis yang sensitif terhadap kegiatan penangkapan, (iv) mecegah kerusakan habitat dan membantu tahap pemulihan habitat, (v) memelihara keanekaragaman dengan cara membantu pengembangan komunitas biologi alami yang berbeda dengan yang ada di daerah penangkapan, dan (vi) membantu pemulihan ekosistem yang rusak oleh gangguan dari manusia dan alam.

Konservasi dapat diartikan sebagai suatu usaha pengelolaan yang dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan biosfir sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk generasi manusia saat ini, serta tetap memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi generasi-generasi yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, konservasi mencakup berbagai aspek positif, yaitu perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan secara berkelanjutan, restorasi, dan penguatan lingkungan alam (IUCN, 1980).

Pengertian tersebut juga menekankan bahwa konservasi tidak bertentangan dengan pemanfaatan aneka ragam varietas, jenis dan ekosistem untuk kepentingan manusia secara maksimal selama pemanfaatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Dalam praktek di lapangan, kerap kali masih ditemukan pengertian dan persepsi tentang konservasi yang keliru, yaitu seolah-olah konservasi melarang total pemanfataan biosfir. Berlandaskan pada pengertian tersebut masyarakat, khususnya penduduk setempat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi, dilarang keras untuk dapat menikmati berbagai manfaat yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Penduduk dipisahkan dengan lingkungannya secara paksa, padahal mereka secara turun-temurun telah lama tinggal di wilayahnya. Penerapan konservasi yang hanya menekankan pada aspek perlindungan alam fisik (flora dan fauna), tanpa melibatkan aspirasi dan kepentingan sosial ekonomi dan budaya penduduk sekitarnya, cepat atau lambat akan menemui kesulitan. Konservasi semacam itu juga tidak mungkin mencapai tujuan mulia konservasi alam, yaitu yang berwawasan lingkungan dan memberikan manfaat secara adil untuk segenap lapisan masyarakat.

Secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan atas dua golongan besar, yaitu (a) melakukan konservasi jenis-jenis di habitat aslinya (konservasi in-situ) dan (b) konservasi di luar habitat aslinya (konservasi ex-situ).

Konservasi in-situ dimaksudkan untuk konservasi keanekaragaman jenis dan genetik di daerah yang dilindungi yang mencakup cagar alam (daerah yang khusus dilindungi), hutan lindung (hutan memiliki fungsi utama pengatur tata air di alam/system hidroorologi), suaka margasatwa (daerah untuk konservasi satwa), hutan wisata (hutan yang dikonservasi untuk fungsi pariwisata), taman wisata laut (laut yang dikonservasi untuk pariwisata), hutan buru (diperuntukan untuk perburuan satwa liar), dan taman nasional (prinsipnya sama seperti cagar alam, tetapi di dalamnya ada bagian yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata, selama tidak bertentangan dengan tujuan konservasi).

Adapun yang dimaksud dengan konservasi secara ex-situ adalah konservasi keanekaragaman jenis dan genetik yang dilakukan di kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat khusus penyimpanan benih dan sperma satwa. Usaha lain dari konservasi hayati adalah dengan cara menetapkan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia atas pertimbangan karena memiliki penyebaran yang terbatas (endemik), memiliki fungsi ekologi penting, dan keberadaannya terancam punah di alam. Pada saat ini sekurang-kurangnya telah tercatat 95 jenis binatang mammalia, 379 jenis burung, 28 jenis reptilia, 6 jenis ikan, 20 jenis kupu-kupu, 16 jenis koral, dan 45 jenis flora dilindungi undang-undang (Departemen Kehutanan, 1992).

Dua bentuk konservasi di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan konservasi in-situ, antara lain adalah bahwa keanekaragaman genetik/varietas atau jenis di alam diharapkan kehidupannya lebih baik, karena varietas atau jenis itu telah hidup di habitat yang asli yang sesuai, karena telah melakukan proses adaptasi yang sangat lama, dapat ratusan bahkan ribuan tahun sehingga keliarannya dapat dipertahankan. Keuntungan lain, karena berbagai varietas dan jenis hidup di alam bebas, maka tidak dibutuhkan peralatan yang canggih untuk memeliharanya agar varietas-varietas atau jenis-jenis tidak rusak. Namun konservasi in-situ juga memiliki kekurangan. Misalnya, karena konservasi in-situ, seperti Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan lain-lain membutuhkan lahan yang luas, sedangkan di lain pihak jumlah penduduk juga terus bertambah dengan cepat yang membutuhkan berbagai sarana penunjang, seperti lahan pemukiman, pertanian, pertambangan, industri, dan transmigrasi. Maka akhirnya timbul persaingan dan konflik kepentingan antara kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan sarana penduduk tadi dengan lahan untuk konservasi. Sayangnya, konsep konservasi yang dikembangkan seringkali keliru, seperti terlalu ‘over-protective‘ terhadap flora dan fauna, lebih mementingkan kepentingan aspirasi sepihak dari pengambil kebijakan di pusat, dan sangat bias terhadap pola pengelolaan sistem masyarakat modern yang lebih mapan. Akibatnya, kasus pengelolaan seperti ini tidak saja akan gagal melakukan konservasi flora dan fauna, tetapi gagal pula mengangkat derajat dan martabat sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Sedangkan konservasi ex-situ, keuntungannya karena secara umum tidak terlalu membutuhkan kawasan yang terlalu luas. Walau pada beberapa kasus, seperti kebun raya dan kebun binatang juga memiliki kawasan cukup luas. Konservasi ex-situ pada umumnya tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Namun, kekurangan dari konservasi secara ex-situ adalah ketergantungan yang amat tinggi pada tersedianya dana yang memadai untuk membiayai perawatan lingkungan, perlengkapan canggih dan sumberdaya manusia yang terlatih. Jika dana terbatas, maka upaya konservasi terancam gagal. Kita sudah sering mendengar binatang yang mati atau hidup sengsara di berbagai kebun binatang dan taman safari karena kekurangan pakan dan salah perlakuan. Kekurangan yang menonjol dari hasil penangkaran konservasi ex-situ adalah tidak bisa mempertahankan keaslian genetis dan keliaran spesies, terutama fauna.

Kawasan konservasi laut (KKL) secara individu maupun jaringan merupakan alat utama dalam melindungi keanekaragaman hayati laut. Beberapa teori merekomendasikan bahwa zona inti dalam KKL seharusnya melindungi lebih dari 20 %. Namun kesepakatan tentang seberapa besar habitat yang harus dilindungi keanekaragaman hayati lautnya dalam menjamin konektivitas ekologi belum ada. Salah satu contoh KKL yang dibentuk untuk menjamin konektivitas ekologi antara KKL adalah KKL Gulf of California yang meliptui 10 KKL dengan perbedaan habitat yang beranekaragam.

Kawasan konservasi laut merupakan suatu kawasan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam kawasan tersebut dari berbagai gangguan. Berbagai gangguan terhadap kawasan konservasi laut yang terjadi semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini, baik gangguan dari alam maupun dari aktivitas kegiatan manusia. Salah satu langkah yang nyata dalam mengurangi berbagai gangguan tersebut adalah penetapan kawasan konservasi laut. Pada dasarnya upaya konservasi laut di indonesia telah dilakukan masyarakat sejak dahulu, hal ini terbukti dengan adanya berbagai aturan atau hukum adat dalam pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di kawasan tersebut. Akan tetapi pada akhir-akir ini upaya penetapan kawasan konservasi laut banyak menghadapi berbagai tantangan, misalnya krisis ekonomi, sosial budaya yang menurun, pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan, dan lain lain.

IUCN, organisasi konservasi dunia, memberi definisi terhadap Marine Protected Area (MPA) sebagai ”Perairan pasang surut termasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial-budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut”.  Selanjutnya Komisi Nasional Konservasi Laut (Komnas Kolaut) sepakat untuk menggunakan istilah kawasan konservasi laut sebagai padanan kata dari Marine Protected Area (MPA) dan sekaligus menggunakan definisi dari IUCN sebagai definisi resmi.

Pengelolaan sumber daya perikanan dan ekosistem perairan melalui pembentukan Kawasan Konservasi Laut berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini dilatarbelakangi dengan tingginya tingkat kerusakan ekosistem perairan seperti terumbu karang, mangrove dan padang lamun serta masih berjalannya praktek-praktek penangkapan sumberdaya perikanan yang bersifat merusak. KKL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan perikanan dapat menjadi alat dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, suatu pendekatan yang telah cukup banyak dikembangkan di berbagai negara saat ini.

KKL skala kecil atau pada tingkat desa dikenal dengan istilah Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap suatu kawasan yang secara ekologis bernilai tinggi, baik melalui peraturan formal maupun peraturan adat.  DPL merupakan cikal-bakal pembentukan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) pada level kabupaten.  DPL-DPL yang termasuk dalam wilayah KKLD selanjutnya dijadikan zona inti.

Terbitnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengaruh nyata bagi perkembangan KKL di Indonesia, khususnya di daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, KKL yang inisiasi dan pengelolaannya dilakukan oleh daerah disebut Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

 
 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: