RSS

Kelembagaan PLP Maluku

20 Jan

Salah satu konsekuensi penerapan UU No. 22 tahun tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 adalah perubahan dan penyesuaian tatanan kelembagaan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan dalam perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing, sementara pemerintah pusat lebih berfungsi dalam memberikan bantuan teknis dan pembinaan kepada daerah.

Pelimpahan sebagian kewewenangan kepada daerah mengandung pengertian bahwa daerah dengan sumberdaya yang dimilikinya dianggap sudah mampu dan siap mengelola sendiri pembangunan didaerahnya, termasuk dalam hal ini adalah pengaturan tugas dan fungsi kelembagaan pemerintah. Jika kondisi sumberdaya penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah benar-benar memenuhi kondisi kesiapan sebagaimana yang diharapkan, maka pelaksanaan otonomi daerah tentu tidak menghadapi banyak masalah dan dapat berjalan dengan baik.

Dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa daerah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara optimal, meskipun pada dasarnya kemampuan sumberdaya manusia (aparatur) yang dimiliki cukup bagus. Hal ini berarti bahwa, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah selain kesiapan sumberdaya manusia. Salah satu faktor yang dianggap cukup siginifikan adalah kesiapan sistem dan kelembagaan.  Sistem menyangkut kebijakan atau peraturan perundangan pendukung yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sementara kelembagaan menyangkut sumberdaya, ketatalaksanaan, struktur organisasi dan pengambilan keputusan. Penyesuaian kembali tata aturan ditingkat daerah pasca desentralisasi memang bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan segenap pemikiran, waktu  dan sumberdaya yang cukup besar untuk mewujudkannya.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk lebih memantapkan penataan sistem pemerintahan di daerah, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang organisasi perangkat daerah yakni PP No. 41 tahun 2007.  Peraturan tersebut mengatur tentang system perumpunan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam lingkup Departemen Pekerjaan Umum, upaya penyesuaian fungsi dan wewenang antara pusat dan daerah telah diupayakan. Peraturan Menteri PU No. 286/PRT/M/2005, telah mengatur fungsi departemen, direktorat dan subdirektorat di pusat dan daerah.  Salah satu aturan dalam Permen tersebut adalah adanya fungsi pembinaan teknis kelembagaan yang sasarannya adalah terciptanya harmonisasi dan singkronisasi tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam lingkup ke-PU-an. Kegiatan pembinaan teknis kelembagaan pada prinsipnya adalah pekerjaan yang senantiasa dilakukan (bukan project base), terutama pada daerah-daerah yang fungsi kelembagaannya dianggap belum optimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  Prinsip otonomi daerah adalah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti  daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Di samping itu, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula  standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan,  dan evaluasi.  Bersamaan itu Pemerintah Pusat wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah untuk senantiasa melakukan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah, secara operasional selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan pemerintah tersebut memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.  Peraturan Pemerintah ini mengatur besaran organisasi perangkat daerah dimana sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, pemerintah pusat senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah, PP No 41 Tahun 2007 menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

PP No. 41 Tahun 2007 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:

–          Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat;

–          Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat;

–          Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan;

–          Unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah; serta

–          Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Di tingkat propinsi, perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sementara di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

PP No 41 Tahun 2007 juga mengatur tentang perumpunan urusan yaitu penanganan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat digabung dalam satu perangkat daerah.  Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari 12 bidang, yaitu:

  1. Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
  2. Bidang kesehatan;
  3. Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
  4. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  5. Bidang kependudukan dan catatan sipil;
  6. Bidang kebudayaan dan pariwisata;
  7. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
  8. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
  9. Bidang pelayanan pertanahan;
  10. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
  11. Bidang pertambangan dan energi; dan
  12. Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam lingkup Departemen Pekerjaan Umum, upaya penyesuaian fungsi dan wewenang antara pusat dan daerah telah dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) PU No. 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pekerjaan Umum (PU) yang mengatur fungsi Departemen, direktorat dan sub-direktorat di pusat dan daerah.  Salah satu aturan dalam Permen tersebut adalah adanya fungsi pembinaan teknis kelembagaan yang memiliki sasaran terciptanya harmonisasi dan singkronisasi tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam lingkup ke-PU-an.

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP), Departemen Pekerjaan Umum, mengemban visi terwujudnya penyelenggaraan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.  Direktorat bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana dan sarana air limbah, persampahan dan drainase untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

Disamping itu, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) bertanggungjawab dalam membangun kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yang efektif, efisien dan bertanggung jawab.  Karena itu, Direktorat ini perlu melakukan sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah yang baru berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 sehingga peran Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktorat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 
Leave a comment

Posted by on January 20, 2009 in Kelembagaan PLP Maluku

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: