RSS

Assessment Perusda Makassar

20 Jan

Perkembangan kekinian menunjukkan bahwa pasar-pasar tradisional di Indonesia, termasuk di Kota makassar, mengalami tekanan berat akibat serbuan pasar-pasar modern.  Survei AC Nielsen (2006)  menunjukan bahwa pangsa pasar modern meningkat 11.8% dalam periode 2001-2006 yang berarti bahwa sebanyak 11.8% konsumen ritel Indonesia telah meninggalkan pasar tradisional dan beralih ke pasar modern.  Hal ini disebabkan oleh persaingan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dan pasar modern yang setidaknya bisa dilihat dari dua sisi yaitu permodalan dan pengelolaan.  Pasar modern dikelola dengan sangat profesional dan didukung oleh modal yang kuat, sementara pengelolaan pasar tradisional jauh dari profesionalitas dengan modal yang pas-pasan.

Konsekuensi dari kedua hal tersebut adalah perbedaan kenyamanan berbelanja.  Masyarakat merasa lebih nyaman berbelanja di pasar modern karena kondisinya yang senantiasa bersih, terpelihara, dan teratur.  Sementara ketidaknyamanan kerap melanda masyarakat ketika berbelanja di pasar tradisional yang disebabkan oleh kondisi pasar yang selalu kotor, bau, becek, dan kumuh.  Tidak heran jika pengunjung pasar tradisional semakin hari semakin beralih ke pasar modern.

Ketidakseimbangan kompetisi antara pasar modern dan pasar tradisional menggiring pada pemikiran untuk melakukan proteksi terhadap pasar tradional agar keberadaannya tetap terpelihara, baik melalui kebijakan pemerintah pusat maupun di daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomo 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.  Perpres ini kemudian dijabarkan secara lebih detail melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Sementara itu sudah ada pemerintah daerah di indonesia yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang juga bertujuan melakukan proteksi terhadap pasar tradisional.  Salah satunya adalah pemerintah propinsi Jawa Timur yang mengeluarkan Perda No 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan penataan Pasar Modern.  Di Makassar, DPRD Kota Makassar sudah mewacanakan penyusunan Perda sebagai upaya memproteksi pasar tradisional melalui hak inisiatif dewan.

Namun demikian, selain melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, upaya peningkatan profesionalitas pengelolaan pasar tradisional merupakan langkah yang juga harus dilakukan agar kenyamanan berbelanja di pasar tradisional bisa lebih ditingkatkan.  Sehubungan dengan hal tersebut, PD Pasar Makassar Raya sebagai pengelola pasar-pasar tradisional di kota makassar mempunyai peranan penting mewujudkan kondisi tersebut.

Sebagai sebuah Perusahaan Daerah (Perusda/BUMD), PD Pasar Makassar Raya mengemban 2 misi utama yaitu memaksimalkan profit dan memaksimalkan pelayanan publik.  Artinya, Perusda ini diharapkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pelayanan sosial.

Namun sayangnya, hampir semua Perusda di Indonesia secara rutin disuntik dana subsidi oleh pemerintah daerah sehingga PAD yang disetor oleh Perusda ke pihak Pemda jauh lebih kecil ketimbang subsidi yang diterima.  Bahkan banyak Perusda yang sama sekali tidak berhasil mencetak profit dan pada gilirannya tidak menghasilkan PAD bagi daerah.  Dengan demikian, Perusda yang mestinya menjadi salah satu sumber PAD (profit center) justru menjadi beban pemerintah daerah (cost center).

Dasar hukum pembentukan Perusahaan Daerah pada level nasional adalah Undang Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.  Undang Undang ini memang sudah sangat usang dan tidak kontekstual karena dikeluarkan pada jaman orde lama, sehingga saat ini muncul wacana untuk mengeluarkan Undang Undang baru terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  Undang Undang BUMD Baru ini sangat diperlukan untuk melengkapi terbitnya Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Melalui Undang Undang baru diharapkan BUMD dapat beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan kontekstual serta memberikan arah pengelolaan (road map) BUMD di tengah-tengah turbulensi ekonomi global.

Undang Undang No 5/1962 masih menggunakan istilah-istilah orde lama seperti sosialisme Indonesia, ekonomi terpimpin, manifesto politik, dan sebagainya.  Undang Undang ini memberikan definisi tentang Perusahaan Daerah, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya berdasarkan Peraraturan Daerah.  Menurut Undang Undang ini, Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.

Pengaturan penting dalam Undang Undang No 5/1962 adalah bidang usaha Perusahaan Daerah hanya pada cabang produksi yang penting dan vital bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah. Karena itu, sebagian dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah harus disediakan bagi dana pembangunan daerah.  Undang Undang ini juga menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.  Menurut Permendagri ini, bentuk hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. Untuk BUMD yang berbentuk perusahaan daerah tunduk pada peraturan perUndang Undangan yang mengatur perusahaan daerah, sedangkan BUMD yang berbentuk Perseroran Terbatas tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.  Gubernur atau Walikota/Bupati dapat mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Daerah dan pembuatan akte notaris setelah mengajukan permohonan prinsip kepada menteri terkait.  Perubahan bentuk hukum ini tidak mengubah fungsi perusahaan sebagai pelayanan umum dan sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).  Permendagri ini juga mengatur ketentuan tentang penyetoran seluruh laba bersih BUMD ke kas daerah.

Sementara itu definisi tentang ‘pasar’ dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.  Menurut Perpres ini, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.  Perpres 112/2007 juga mendefinisikan ‘Pasar Tradisional’ sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Perpres 112/2007 tidak menggunakan istilah ‘pasar modern’, namun demikian terdapat dua terminologi yang mendekati istilah pasar modern yang selama ini dikenal, yaitu ‘pusat perbelanjaan’ dan ‘toko’ modern’.  Pusat perbelanjaan didefinisikan sebagai suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.  “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Perpres No 112/2007 mensyaratkan lokasi  pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.  Demikian pula, Perpres ini mengamanatkan penyediaan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional dan penyediaan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Menindaklanjuti Perpres No 112/2007, Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.  Permendag ini menyebutkan bahwa pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah daerah.

Perpres No 112/2007 dikritik banyak kalangan karena tidak mengatur pembatasan ekspansi pasar modern (pusat perbelanjaan/toko modern) sehingga terjadi kompetisi yang tidak sehat terhadap pasar tradisional.  Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya ketentuan jarak minimal antara pasar modern dan pasar tradisional. Pasal 4 ayat 1b hanya menyebutkan bahwa pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.

Perpres ini dikuatirkan memberi insentif kepada pemerintah daerah untuk mengutamakan peritel besar ketimbang pedagang pasar tradisional dalam rangka menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keberatan lain terhadap Perpres No 112/2007 adalah lokasi pendirian minimarket.  Pasal 5 ayat 4 menyebutkan bahwa Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.  Artinya, para pedagang kecil di pasar tradisional dan minimarket dibiarkan saling bersaing satu sama lain secara bebas.

Kekuatiran lain adalah munculnya disparitas harga barang-barang kebutuhan pokok antara pasar modern dan pasar tradisional yang bisa merugikan pasar tradisional.  Perpres No 112/2007 memang tidak mengatur batasan harga diskon sehingga memungkinkan pasar modern untuk melakukan diskon besar-besaran untuk barang kebutuhan pokok berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemasok. Masyarakat tentu akan berbondong-bondong belanja kebutuhan pokok di pasar modern dan pada gilirannya mematikan pasar tradisional.

 
Leave a comment

Posted by on January 20, 2009 in Assessment Perusda Makassar

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: