RSS

Kawasan Konservasi Laut: Perspektif Ekonomi

12 Jul

Sejarah kawasan konservasi diawali dengan diproklamirkannya Yellow-stone National Park pada tahun 1872 sebagai taman nasional pertama di dunia.  ’Proklamasi’ ini tentu saja perlu diperdebatkan sebab sebelumnya pada tahun 1866 pemerintah kolonial Inggris di New South Wales Australia telah menetapkan Blue Mountain sebagai taman nasional dan bahkan pemerintah kolonial Belanda telah menetapkan cagar alam Depok seluas 6 hektar pada tahun 1714.  Selanjutnya, seiring dengan maraknya gerakan perlindungan terhadap lingkungan,  pada awal tahun 1960-an ditetapkan sekitar 10 ribu kawasan konservasi di seluruh dunia yang tumbuh terus hingga berjumlah lebih dari 100 ribu kawasan sampai saat ini.

Khusus untuk ekosistem laut, terdapat lebih dari 1.300 Marine Protected Area (MPA) di seluruh dunia pada dekade yang lalu.  Hal ini berarti bahwa luasan kawasan konservasi laut kurang dari setengah persen dari luas perairan laut dunia.  Para ilmuwan dan konservasionis dunia kemudian mengusulkan luasan MPA sebesar 20% pada tahun 2020.  Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), mentargetkan 10% dari ekosistem terumbu karang yang ada di perairan laut Indonesia akan ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut pada tahun 2010.

IUCN, organisasi konservasi dunia, memberi definisi terhadap Marine Protected Area (MPA) sebagai ”Perairan pasang surut termasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial-budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut”.  Selanjutnya Komisi Nasional Konservasi Laut (Komnas Kolaut) sepakat untuk menggunakan istilah kawasan konservasi laut sebagai padanan kata dari Marine Protected Area (MPA) dan sekaligus menggunakan definisi dari IUCN sebagai definisi resmi.

Literatur tentang nilai-manfaat kawasan konservasi laut juga telah berkembang dengan sangat pesat.  Roberts dan Hawkins (2000) merangkum kemanfaatan KKL, yaitu (1) melindungi eksploitasi populasi dan memperbaiki produksi benih yang akan membantu restoking untuk daerah penangkapan, (ii) mendukung usaha perikanan, yaitu dengan adanya spillover ikan dewasa dan juvenil ke daerah penangkapan ikan, (iii) menyediakan perlindungan terhadap spesis-spesis yang sensitif terhadap kegiatan penangkapan, (iv) mecegah kerusakan habitat dan membantu tahap pemulihan habitat, (v) memelihara keanekaragaman dengan cara membantu pengembangan komunitas biologi alami yang berbeda dengan yang ada di daerah penangkapan, dan (vi) membantu pemulihan ekosistem yang rusak oleh gangguan dari manusia dan alam.

Akan tetapi berbagai litaratur tentang arti-pentingnya KKL lebih didominasi oleh pakar biologi (perikanan) yang pendapatnya sangat didasari pada kepentingan untuk melindungi biota/ekosistem laut dan dalam banyak hal mengesampingkan faktor manusia sebagai pengguna utama laut.  Dengan kata lain, ahli biologi menempatkan manusia sebagai variabel exogenous.  Sebaliknya, para ekonom justeru menempatkan masyarakat sebagai faktor utama dalam kajian konservasi laut.  Ekonom Burkenroad (1953), misalnya, menyatakan bahwa manajemen perikanan ditujukan untuk kepentingan manusia dan bukan untuk kepentingan ikan, sehingga proses mengelola sumberdaya perikanan sesungguhnya merupakan proses mengelola manusia.  Selanjutnya, pakar bioekonomi terkemuka Clark (1975) mengkampanyekan semboyan fish for people sebagai pengganti fish for fish.

Kajian ekonomi umumnya menggunakan ’model’ yang merupakan bentuk penyederhanaan (abstraction) dari situasi real yang sangat kompleks.  Model ekonomi umumnya menggunakan pendekatan geometri dan persamaan matemetika, sehingga pemodelan dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah ’modelling is an art, solving is a science’.  Kritik terhadap para ekonom umumnya karena upaya penyederhanaan dari situasi yang kompleks sering mengabaikan aspek-aspek penting dari persoalan real yang sedang berusaha untuk dipecahkan.

Lalu, apa kontribusi para ekonom dalam pengembangan kawasan konservasi laut?  Pertama, para ekonom telah melakukan kajian terhadap sustainable financing dalam pengelolaan kawasan konservasi laut.  Kajian ini diperlukan untuk memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk membayar gaji, pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, biaya monitoring, biaya perawatan dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan KKL.  Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan yang mungkin bisa diperoleh oleh para pengelola KKL, termasuk pemasukan dari biaya  masuk kawasan (entry fees). Kajian sustainable financing sangat krusial sebab faktor utama kegagalan pengelolaan KKL di berbagai belahan dunia adalah ketidakberlanjutannya suplai pendanaan ke pengelola kawasan KKL.

Kedua, para ekonom telah mengembangkan konsep total economic value dari sebuah KKL.  Konsep ini diperlukan untuk memberikan valuasi total terhadap KKL, baik dari sisi barang dan jasa lingkungan yang bisa diukur lewat pasar maupun yang tidak bisa diukur dengan pasar (non-market).  Dengan kata lain, total economic value mempunyai perspektif yang lebih luas ketimbang sustainable financing.

Ketiga, para ekonom bersama pakar biologi telah mengembangkan model ’bioekonomi’ dalam rangka menjelaskan secara teoritis tentang kemanfaatan suatu KKL.  Bioekonomi merupakan model yang menggabungkan kajian biologi dan ekonomi.  Dengan menggunakan model ini, para ekonom sependapat dengan para ahli biologi perikanan bahwa pembentukan KKL, selain memberikan kontribusi positif terhadap ekosistem laut, juga memberikan keuntungan ekonomis bagi para nelayan.  Menurut mereka, KKL akan menciptakan efek resilience yang memungkinkan populasi ikan pulih dengan cepat setelah terjadinya tekanan alam, sehingga hasil tangkapan ikan para nelayan akan meningkat setelah terjadinya tekanan tersebut.  Tekanan alam bisa berupa perubahan suhu (climate change), pencemaran laut, atau kejadian-kejadian alam yang berpengaruh negatif terhadap populasi ikan di laut.

Keempat, para ekonom telah mengembangkan model untuk menentukan ukuran optimal suatu kawasan konservasi laut.  Menurut Tom Kompas (2004), ukuran optimal KKL bervariasi dan tergantung pada parameter-parameter bioekonomi, seperti discount rate, level pertumbuhan intrinsik, carrying capacity, fungsi transfer, nilai sumberdaya alam, dan besaran tekanan alam.  Dengan memasukan parameter-parameter tersebut ke dalam model  yang dikenal dengan perturbation, maka ukuran optimal KKL bisa diprediksi.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa para ekonom tidak senantiasa mempunyai pendapat yang sama.  Layaknya dunia akademik yang dinamis, perbedaan merupakan suatu keharusan yang bersifat sustainable.  Sebagai contoh, beberapa ekonom berpendapat bahwa pembentukan KKL merupakan tindakan yang mubazir bila kebijakan pengelolaaan perikanan tangkap –seperti pembatasan alat tangkap, pembatasan jumlah kapal ikan, pengaturan waktu tangkap, dsb– telah berjalan secara efektif.  Dengan kata lain, KKL lebih berperan sebagai ’asuransi’ jika terjadi kegagalan dalam managemen penangkapan ikan.  Di pihak lain, beberapa ekonom berpendapat bahwa bahkan ketika pemerintah berhasil memaksimalkan instrument managemen dalam pengelolaan perikanan tangkap, kawasan konservasi laut tetap memberikan keuntungan ekologis dan keuntungan ekonomis bagi para nelayan.

Akhirnya, sejarahlah yang akan mencatat pergulatan dinamika pemikiran para ekonom tentang kawasan konservasi laut.

*****

Dimuat di harian Kaltim Post edisi 12 Juli 2006

 
 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: