Program COREMAP merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengrusakan yang semakin parah terhadap terumbu karang Indonesia. Upaya pengelolaan terumbu karang yang dilakukan COREMAP adalah dengan menerapkan sistem MCS (Monitoring, Controlling, Surveillance) yang berbasis pada masyarakat lokal atau yang dikenal dengan Siswasmas (Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat). Inti dari SISWASMAS adalah pengawasan yang melibatkan peran-serta aktif masyarakat atau Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan terumbu karang. Peranan masyarakat lokal akan terus didorong dalam pengawasan terumbu karang sebab mereka yang lebih memahami tentang kondisi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Pokmaswas wajib melakukan koordinasi dengan aparat terkait seperti PPNS Perikanan, Kepolisian, dan TNI AL. Para aparat inilah yang selanjutnya melakukan proses hukum terhadap para pelaku destructive fishing, sementara Pokmaswas tidak dibenarkan main hakim sendiri. COREMAP II telah memfasilitasi pelatihan PPNS Perikanan bagi staf Dinas Kelautan Dan Perikanan dan memfasilitasi pembentukan serta penguatan Pokmaswas di Kabupaten Pangkep, Selayar, Buton dan Wakatobi . Dalam perkembangannya, PPNS Perikanan dan Pokmaswas telah memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya mengurangi kegiatan destructive fishing di wilayahnya masing-masing.

Pertemuan di Desa Waiara dihadiri oleh ketua LPSTK, pengumpul rumput laut, dan para petani budidaya rumput laut.  Masyarakat Desa Waiwara mengalami peningkatan pendapatan sejak beralih profesi dari penangkapan ikan ke budidaya rumput laut.  Kendala utama penangkapan adalah adanya ketidakpastian hasil tangkapan nelayan, terutama terkait dengan musim.  Ada musim tertentu dimana nelayan tidak bisa menangkap ikan.  Sementara dengan budidaya rumput laut, pendapatan mereka jauh lebih stabil dan berjelanjutan.  Panen rumput laut dilakukan setiap 45 hari.

PMU Coremap dan Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sikka sangat membantu masyarakat Desa Waiwara dalam pengembangan rumput laut, baik melalui permodalan maupun dukungan teknis. Bantuan permodalan dilakukan melalui Seed Fund yang dikelola oleh LKM.  Bantuan modal sebesar Rp 50 juta yang diberikan Coremap tahun 2009 melalui LKM, saat ini telah berkembang menjadi sekitar Rp 100 juta.  Saat ini LKM Desa Waiwara sedang memepersiapkan pembentukan koperasi.

Setiap nelayan rata-rata memiliki 50 longline dengan modal sekitar Rp 6 juta termasuk biaya investasi. Setelah panen, rumput laut dijemur hingga 3 hari (tergantung cuaca) dan kemudian dijual dengan harga Rp 7 ribu/kg (bahkan pernah mencapai Rp 14 ribu/kg).  Total panen untuk 50 longline adalah sekitar 1 ton (1.000 kg).  Lokasi perairan desa Waiwara hanya cocok untuk rumput laut, sehingga komoditas budidaya laut lainnya tidak memungkinkan, termasuk budidaya kerapu.

Sementara itu Desa Darat Pantai memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan, yaitu dengan keberadaan pasir putih, hutan mangrove, perairan yang jernih, dan berhadapan langsung dengan Pulau Babi.  Perairan sekitar Pulau Babi merupakan kawasan DPL sehingga memiliki terumbu karang yang terjaga. Menurut pelaku wisata, jumlah kunjungan wisatawan asing di Desa Darat Pantai sekitar 40 orang per minggu dan kebanyakan dari Jerman dan Australia.

Pengembangan kawasan konservasi di wilayah perairan laut merupakan amanat dari UU 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.  UU 45/2009 Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Menteri menetapkan kawasan konservasi perairan. Sementara  UU 27/2007 Pasal 28 (2) menegaskan bahwa untuk kepentingan konservasi, sebagian wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Nomenklatur Kawasan Konservasi Laut

Sebelum dikeluarkannya UU 31/2004 Tentang Perikanan, penamaan yang sering digunakan adalah Kawasan Konservasi Laut atau disingkat KKL.  KKL yang dikembangkan oleh pemerintah daerah biasa di sebut Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).  Ada juga kawasan konservasi yang luasannya lebih kecil dan berada pada level desa yang disebut Daerah Perlindungan Laut (DPL).

Sejak dikeluarkan PP No 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (KSDI), yang merupakan turunan dari UU 31/2004 tentang Perikanan, nomenklatur resmi yang digunakan adalah Kawasan Konservasi Perairan yang disingkat KKP.  Namun demikian, terdapat istilah lain yang juga bisa digunakan sebagai nomenklatur kawasan konservasi laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir & Pulau Pulau Kecil.  Berdasarkan Permen ini, kategori kawasan konservasi laut terdiri atas Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dan Sempadan Pantai.

Jika dirinci lebih detail, KKP3K terdiri dari Suaka Pesisir, Suaka Pulau Kecil, Taman Pesisir, dan Taman Pulau Kecil.  KKM terdiri dari Perlindungan Adat Maritim dan Perlindungan Budaya Maritim.  KKP terdiri dari Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan.

Pembagian kategori KKP mengacu pada PP 60/2007 tentang KSDI dan Permen No 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Laut.  Sementara kategori KKP3K mengacu pada Permen No 17/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir & Pulau Pulau Kecil.  Khusus untuk sempadan pantai, hingga saat ini belum ada peraturan baru yang dikeluarkan Kementerian, sehingga dasar hukum yang digunakan masih Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung.  Berdasarkan Kepres tersebut, salah satu kawasan perlindungan setempat adalah sempadan pantai.

Ringkasnya, kategori kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat pada bagan berikut:

Namun demikian, dari keempat kategori kawasan konservasi tersebut nampaknya Kementerian Kelautan & Perikanan lebih fokus pada pengembangan kategori Kawasan Konservasi Perairan (KKP), sementara 3 kategori lainnya masih belum kelihatan geliatnya.

Sistem Zonasi

Ciri utama dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah adanya sistem zonasi, yaitu pengalokasian ruang dalam rangka menentukan arah penggunaan sumberdaya.  Melalui sistem zonasi ini, ditentukan kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin.

Terdapat 2 acuan dasar dalam pembagian zonasi, yaitu PP 60/2007 tentang KSDI dan Permen 17/2008 tentang KKL.  PP 60/2007 hanya mengatur zonasi di Kawasan Konservasi Perairan yang terdiri atas zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya, sementara Permen 17/2008 tentang KKL mengatur KKP3K dan KKM dimana sistem zonasinya terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya.  Dengan demikian terdapat sedikit perbedaan sistem zonasi antara KKP dan KKP3K/KKM.

Bagi aparat penegak hukum, penegakan hukum di kawasan konservasi akan difokuskan pada zona inti sebab di zona inilah mestinya pembatasan dan atau pelarangan terhadap kegiatan ekstraksi sumberdaya ikan dilakukan agar tujuan utama konservasi dapat terwujud.  Permen 17/2008 menguraikan zona inti sebagai daerah tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur (nesting site), daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya.  Selain itu, zona inti merupakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif masih utuh dan tidak terganggu serta unik dan rentan terhadap perubahan.

Menurut PP 60/2007, zona inti di KKP diperuntukan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian, dan pendidikan.  Sementara menurut Permen 17/2008, peruntukan zona inti jauh lebih luas dari yang ditentukan oleh PP 60/2007 yaitu perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian dan/atau pendidikan.

Berdasarkan aturan tersebut, maka kegiatan pemanfaatan yang dibolehkan di zona inti hanyalah pendidikan dan penelitian, sementara kegiatan pemanfaatan lainnya seperti penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pariwisata alam perairan tidak diperbolehkan.

Pengawas Perikanan

Aparat penegak hukum di bidang perikanan adalah pejabat Polri, perwira TNI AL, dan Pengawas Perikanan.  Pengawas Perikanan harus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bidang perikanan dan diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Kewenangan Pengawas Perikanan hampir sama dengan kewenangan aparat penegak hukum lainnya diantaranya adalah berwenang menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.  Pengawas Perikanan juga berwenang melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri, melawan, membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Perikanan dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.  Berdasarkan amanat Undang Undang Perikanan tersebut, Kementerian Kelautan & Perikanan saat ini telah memiliki lebih dari 20 kapal pengawas perikanan dan 50an speedboat pengawasan yang tersebar di beberapa satker pengawasan di daerah. Sepak terjang tim patrol pengawasan perikanan sudah sering terdengar, termasuk penangkapan kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di wilayah ZEE perairan Indonesia beberapa waktu yang lalu.  Kasus penangkapan nelayan Malaysia ini cukup heroik mengingat Pengawas Perikanan dihalau oleh 3 helikopter Malaysia yang berusaha membebaskan nelayan mereka, namun para petugas tetap menggiring kapal nelayan Malaysia tersebut.

Kewenangan Pengawas Perikanan memang mencakup wilayah ZEE sebagaimana tercantum pada UU 45/2009 Pasal 73 ayat 2 yang menyebutkan bahwa selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia.  Bahkan petugas Polri pun tidak memiliki kewenangan penyidikan di wilayah ZEE.

Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang meliputi 10 bidang, yaitu kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan & perbenihan, pengolahan & distribusi keluar masuk ikan, mutu hasil perikanan, distribusi keluar masuk obat ikan, konservasi, pencemaran akibat perbuatan manusia, plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan, dan ikan hasil rekayasa genetik.

Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Laut

Salah satu bidang pengawasan perikanan yang menjadi tugas Pengawas Perikanan seperti disebutkan diatas adalah bidang konservasi. Konservasi sumberdaya ikan mencakup konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.  Dengan demikian, Pengawas Perikanan memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di kawasan konservasi laut.

Dalam upaya penegakan hukum, Pengawas Perikanan senantiasa berlandaskan pada aturan perundangan yang secara tegas mengatur kegiatan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran.  Jika aturan perundangan tidak secara tegas mengaturnya, maka Pengawas Perikanan tidak akan melakukan tindakan hukum.  Jika tetap dipaksakan, maka sidang pra-peradilan segera menanti di depan mata.  Konsekuensi lainnya jika penegakan hukum  dipaksakan berdasarkan aturan hukum yang tidak tegas, maka besar kemungkinan Pengawas Perikanan akan kalah di sidang pengadilan.  Ujung-ujungnya akan muncul gugatan balik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum Pengawas Perikanan seperti yang terjadi pada kasus pengambilan karang di Kabupaten Alor belum lama ini.

UU 45/2009 Pasal 7 ayat 2 memang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai kawasan konservasi perairan.  Selanjutnya, pada pasal yang sama (ayat 6) disebutkan bahwa Menteri menetapkan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.  UU 27/2007 juga memberi kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.  Sementara itu, menurut PP 60/2007, zonasi disusun oleh  satuan unit organisasi pengelola.

Perdebatan klasik mengenai penegakan hukum di kawasan konservasi adalah, apakah penetapan suatu kawasan konservasi melalui Keputusan Menteri sudah cukup kuat secara hukum?  Dan apakah penetapan zona inti oleh unit pengelola kawasan memiliki kekuatan hukum?

Perdebatan hukum ini merujuk pada Undang Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan.  Pasal 7 UU tersebut menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c). Peraturan Pemerintah; d). Peraturan Presiden; dan e). Peraturan Daerah.

Dengan demikian, Peraturan/Keputusan Menteri, apalagi keputusan unit pengelola kawasan, tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mengikat secara hukum.

Pertanyaannya, cukup yakinkah aparat dalam penegakan hukum di kawasan konservasi laut?

Indonesia is located at the heart of “The Coral Triangle” and has the largest coral reef area of any country in the world. Unfortunately, human activities have placed substantial pressures on these fragile ecosystems and have caused serious coral reef degradation, mostly by destructive fishing, overfishing, global warming, coral mining, pollution, sedimentation and nutrients.  As a result, only around 6 percent of the coral reefs in the country remain in very good condition.

The 2009 Manado Ocean Declaration and CTI Leaders’ Declaration on Coral Reefs, Fisheries and Food Security stressed the need for national strategies for sustainable management of coastal and marine ecosystems that deliver valuable goods and services and that have significant potential for addressing the adverse effects of climate change.  The negotiations at Manado were contentious and were focused on the environment and its relationship to national economies.  The balancing of interests between economic development and natural conservation  is very challenging and requires appropriate science, technology, and management.

The Ministry of Marine Affairs and Fisheries, through the Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP II), in conjunction with “Sail Wakatobi-Belitung 2011”, will conduct an international symposium to discuss the above challenges on 28 – 30 September 2011.  The symposium will bring together policy makers, scientists, NGO’s, and the private sector to find solutions for coral reef issues, with the theme of: “Coral Reefs: Global Threats and Opportunities”

The Objective

The primary objective of the symposium is to share knowledge, information and experiences in management, academic studies, and contemporary approaches for coral reef management, including strategies for future climate change adaptation.

The Symposium Topics

1. 1.      Climate Change and Coral Reef Health:  Coral reefs provide essential habitat for the world’s greatest marine biodiversity, as well as coastline protection, often providing first clues about marine ecosystem health because of the immediate response to environmental changes.  Coral reefs are being assaulted by the effects of global warming, pollution, and damage from urban development or tourism pressure. This topic addresses the fundamental question about the correlation between climate change and coral reef health, it includes coral reef resilience and resistance to coral bleaching linked to global warming.  Coral reef, climate change adaptation as well as coral reef condition, threats, and conservation in the coral triangle area will be considered.
2. 2.      Marine Protected Area Management and Threatened/Charismatic Species: 

This topic includes the challenges for Marine Protected Area (MPA) management, including studies on essential ecosystem components.   Human interactions with the environment in terms of adaptive management are an important issue within this topic.  The role of MPA’s in enriching the surrounding fishing ground should be discussed under this topic.  Issues related to rare or charismatic marine species should fall under this category.

1. 3.      Economic, Sociological and Environmental Management of Coral Reef Ecosystems: This topic addresses the fundamental questions about the correlation between economics and conservation.  Topics such as integrated coastal management, community based management, sociological impacts of management policies, ecotourism, payment for environmental services (PES) and green economies should be included in this general topic.
2. 4.      Policy, Governance and Partnership for Coastal Management: Topics on policy and governance should cover the issues, policy needs, process, implementation and evaluation of an integrated coastal management plan.  How can  government, universities, private industry, and coastal communities  accelerate the management and development program that will best serve these issues?

Call for Abstracts:

Abstracts should be in English.

Title should be Bold, Centered, and major words should start with capital letters.

List of authors should be centered, names of multiple authors with common affiliation are separated by commas, with “and” used before the last author.

Paper size: A4 (8.27 x 11.69 inches)

Margin: 1 inch for top and sides

Font type: Times New Roman (12 pt.)

Single spaced paragraph, double spacing between paragraphs, text fully justified.

Maximum number of words is 250

Keywords: maximum 5 relevant words

Deadline for submission

The abstract should be submitted no later than September 1st, 2011

Submission Procedures

Papers are invited on the themes outlined and others falling within the main theme and scope of the workshop.  Abstracts should clearly state the purpose, results and conclusions of the work described in the paper.  All abstracts will be reviewed by the scientific members of the committee and judgment will be based on the relevance to themes of this workshop.  Poster presentations are welcome.  We strongly encourage online submission of abstracts.

Please also email them to: info@coral-symposium-cti.com

Registration information

• The Symposium is offered to participants free of charge (participants will be selected and the number is limited to 200 only, consisting of 100 speakers and 100 non-speakers).

• Please register online no later than September 1st, 2011 at www.coral-symposium-cti.com/registration) – or send the form to the address below:

•  The Organizing Committee

The 2^nd Coral reef Management Symposium on Coral Triangle

C/o Coral Reef Rehabilitation and Management Program II (COREMAP II)

Jl. Tebet Raya No. 67C, Phone/Fax: +62-21-83794739

Jakarta Selatan 12820, INDONESIA

Further Information:

The announcement flyer is now available.  It includes general information and registration forms and is available on the web at: www.coral-symposium-cti.com. You may also request further information by email at: info@coral-symposium-cti.com

Pada tanggal 29-30 November 2010 telah dilaksanakan Lokakarya MCS (Monitoring, Controlling, dan Surveillance) di Gedung Dharma Wanita Kabupaten Pangkep.  Tujuan dari lokakarya MCS ini adalah menggalang input dan ide-ide kreatif dari stakeholder dalam rangka penyusunan program-program yang mendukung pelaksanaan Coremap II ke depan khususnya di Kabupaten Pangkep.  Peserta lokakarya adalah Camat Kepulauan, Kapolsek Keplauan, Perwakilan Lurah/Desa Kepulauan, Perwakilan Ketua LPSTK, dan Perwakilan Pokmas Konservasi, sementara  narasumber terdiri dari Lantamal VI Makassar, Polres Pangkep, Kejaksaan Negeri Pangkep, dan NCU Coremap II.

Hasil rumusan dari lokakarya tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Kekayaan sumberdaya laut sebagai potensi wilayah Kabupaten Pangkep yang luas merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat Pangkep dan anugerah tersebut mesti dijaga kelestariannya dengan sebaik-baiknya.

2.      Kegiatan illegal/destructive fishing merupakan Pelanggaran terhadap peraturan  perundang-undangan yang berlaku,  sehingga kegiatan tersebut harus dihentikan.

3.      Institusi Penegak hukum di perairan laut Kabupaten Pangkep (TNI AL, Polri, PPNS Perikanan, dan Kejaksaan) akan meningkatkan upaya-upaya penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

4.      Lantamal VI TNI AL terus melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat pesisir dan kepulauan pada proses penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana perikanan yang ditangani.

5.      Polres Pangkep sebagai salah satu penegak hukum di laut akan melakukan penyuluhan melalui Polsek-Polsek khususnya tentang pelarangan penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan biota laut

6.      Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep terus melakukan koordinasi dengan pihak penyidik (TNI AL, Polri, dan PPNS Perikanan) agar penuntutan Tindak Pidana Perikanan bisa berjalan optimal.

7.      Masyarakat pesisir dan kepulauan khususnya Pokmaswas, berperan  serta  yang sangat penting dalam upaya pengawasan sumberdaya laut, sehingga masyarakat pesisir dan kepulauan Kabupaten Pangkep akan terus berpartisipasi dalam kegitan pengawasan.

8.      Upaya mengubah mindset masyarakat yang mengarah pada aktifitas yang merusak sumberdaya laut akan terus dilakukan dengan tidak mengenal kata menyerah.

9.      Koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Coremap mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan perlu terus dilakukan agar stakeholder memahami, ikut berpartisipasi, dan pada gilirannya merasakan manfaat dari program Coremap.

10.  Perlu dilakukan Monitoring dan  evaluasi secara berkala dan terpadu terhadap program Coremap, khususnya yang terkait dengan pengawasan dan Pelaksanaan Kegiatan, agar bisa diketahui tingkat keberhasilannya

Penyerahan hadiah apresiasi dilakukan pada tanggal 5 November 2010 pada saat kegiatan sarasehan terumbu karang yang diberikan kepada individu/kelompok yang merupakan binaan dari semua keasdiran Coremap.  Untuk bidang MCS, penilaian pemenang berdasarkan beberapa criteria, yaitu:

1.    Pemahaman tentang konsep Siswasmas dan Pokmaswas

2.    Kreatifitas dalam melaksanakan tugas sebagai Pokmaswas

3.    Kepemimpinan

4.    Dampak positif dari aktifitas sebagai Pokmaswas

Program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ekosistem terumbu karang dan mencegah aktivitas yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya tersebut. Program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang ini mutlak diperlukan mengingat tingginya tingkat kerusakan terumbu karang di Indonesia.Kerusakan ekosistem terumbu karang ini ada yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan ada juga yang disebabkan oleh faktor lingkungan.Kegiatan penambangan karang untuk bahan bangunan, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun sianida merupakan aktivitas masyarakat yang banyak kita jumpai di kehidupan masyarakat pesisir sehari-hari.

Dalam program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan sistem pengawasan berbasis masyarakat, dimana pengawasan di lapangan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan instansi terkait, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan, TNI-AL dan POLAIR.

Meskipun telah ada mekanisme koordinasi pelaksanaan pengawasan antara kelompok masyarakat (Pokmaswas) dan instansi terkait yaitu Pedoman Umum Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Masyarakat COREMAP II berdasarkan Keputusan Menteri (KEP.58/MEN/ 2001) tentang SISWASMAS dan Petunjuk Teknis Pengawasan Perikanan Berbasis Masyarakat, namun tidaklah mudah pelaksanaannya dilapangan, berbagai kendala ditemukan seperti belum adanya prosedur pengawasan bersama yang diakui dan disepakati oleh instansi-instansi berwenang tersebut, keterbatasan dana dimasing-masing instansi dan kekurangan PNS yang memiliki kapasitas penyidik serta kesulitan dalam mengungkap barang bukti sehingga proses penegakan hukum terkadang tidak bisa dilanjutkan.

Permasalahan diinternal Pokmaswaspun terkadang memicu terjadinya konflik horisontal antar masyarakat, karena kurang memahami batasan pesan dan fungsi Pokmaswas sehingga kesalahan prosedur dapat saja terjadi. Tantangan Pokmaswas yang lain dalam menjalankan perannya adalah membutuhkan kemampuan teknis dalam menyampaikan/melaporkan data dan informasi pelanggaran yang ditemukan kepada aparat berwenang. Terkait dengan hal tersebut di atas, PMO COREMAP II bermaksud melaksanakan Kegiatan Simulasi Sistem MCS COREMAP II,  keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan dapat optimal dan konflik horisontal dapat diminimalkan.

Lokakarya MCS dilaksanakan oleh RCU Nusa Tenggara Timur di Hotel Astiti, Kupang, tanggal 1 – 2 Oktober 2010.  Lokakarya dihadiri perwakilan dari Pokmaswas, PPNS Perikanan, TNI AL, dan Polair, baik dari Kabupaten Sikka maupun Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, menyamakan persepsi, dan peningkatan kerjasama antara Pokmaswas, PPNS perikanan, TNI AL, dan Polair dalam pengawasan perikanan berbasis masyarakat.  Pemateri terdiri dari Kadis Kelautan & Perikanan Propinsi NTT, Asdir MCS Coremap II, DirPolair Polda NTT, Lantamal VII TNI AL, Koordinator PPNS Perikanan, Pokmaswas Kabupaten Sikka.

Rumusan Hasil Lokakarya:

1.       Perencanaan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan ke depan menitikberatkan pada peningkatan sarana pengawasan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengawas, pemutakhiran data bidang pelanggaran sumberdaya kelautan & perikanan serta mengacu pada visi pengawasan ke depan, yaitu meminimalkan pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan & perikanan  dan bersinergi dengan program Kementerian Kelautan & Perikanan RI melalui pendekatan kewilayahan.

2.       Keberhasilan dalam pembangunan kelautan perikanan khususnya dalam bidang pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan dituntut adanya kesamaan visi misi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.  Untuk itu sasaran kegiatan harus mengacu pada program-program unggulan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan potensi sumberdaya di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

3.       Keberhasilan dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ujung tombaknya adalah pada keberadaan pokmaswas di masyarakat.  Kedepan perlu segera ditindaklanjuti dengan pengukuhan pokmaswas dan perlu pembinaan secara berjenjang dari tingkat bawah, mulai dari Satgas III di tingkat kecamatan, Satgas II di kabupaten/kota, dan Satgas I di tingkat propinsi.

4.       Tindak lanjut dan implementasi dari program Coremap II khususnya dalam bidang pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan tetap mengacu pada metode Monitoring, Controlling, Surveillance, dan investigation.  Untuk itu perlu disusun mengenai petunjuk teknis dan operasional dari metode tersebut.

5.       Keberhasilan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan telah mendapat dukungan penuh dari dari Lantamal VII Kupang dan Polair Polda NTT dalam bentuk bantuan sarana pengawasan ataupun bantuan personil pengawasan.  Perlu disusun naskah kerjasama atau keputusan bersama dalam bidang pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan khususnya yang mendukung program Coremap II di NTT.

6.       Untuk meningkatkan fungsi dan peran dari pokmaswas dalam bidang pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan, perlu dibekali pengetahuan dasar pengawasan dengan dilengkapi identitas dan sarana pengawasan yang memadai serta segera dibentuk sekretariat pokmaswas di setiap desa/kelurahan atau kecamatan.

7.       Dinas Kelautan & Perikanan Propinsi NTT maupun Dinas Kelautan & Perikanan kabupaten/kota diharapkan memberikan reward bagi pokmaswas yang berhasil melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan melalui penilaian lomba berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

8.       Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan perlu didukung dana yang memadai yang bersumber dari APBN, APBD I, dan APBD II.