RSS

Perkembangan Peraturan Desa (Perdes)

09 Apr

Penyusunan Perdes merupakan program unggulan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di jaman orde baru dimana pemerintah memiliki pendekatan top-down yang sangat kental.  Penyusunan Perdes yang melibatkan masyarakat desa –pendekatan bottom-up–  merupakan langkah melawan arus pada jaman itu.  Seiring dengan runtuhnya rezim orde baru, pemerintahan di jaman reformasi mengakomodasi Perdes dalam system perundang-undangan.

Adalah UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan Perdes sebagai salah jenis peraturan dalam hirarki perundang-undangan.  Berdasarkan UU tersebut, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari UUD 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah (Perda) dimana Perda meliputi Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa (Perdes).

Namun sayangnya, UU No. 10 Tahun 2004 telah diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  UU baru ini mengubah secara fundamental jenis dan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut:

  1. UUD 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. UU/Perpu
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Perda Provinsi
  7. Perda Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan tersebut, Perdes sudah tidak lagi berada dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tapi perlu dicatat bahwa selain ketujuh hirarki diatas, terdapat jenis peraturan-perundangan lain yang keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.  Salah satu jenis perundangan tersebut adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat yang dalam hal ini dapat berupa Perdes.

Berbeda dengan UU No. 10 Tahun 2004 yang memungkinkan Perdes (sebagai salah satu bentuk Perda) memuat ketentuan pidana, maka dalam UU No. 12 Tahun 2011 materi muatan pidana tidak dimungkinkan dalam Perdes sebab Perdes tidak lagi sebagai bagian dari Perda Kabupaten/Kota.

About these ads
 
Leave a comment

Posted by on April 9, 2012 in Articles

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: